Dispangtan Salatiga Perketat Pengiriman Hewan Kurban, Ini Syaratnya

SALATIGA, Lingkarjateng.id Jelang Idul Adha lalu lintas pengiriman hewan kurban cenderung meningkat. Namun, masyarakat juga perlu mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD) pada hewan ternak.

Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga meningkatkan pengawasan mobilitas pengiriman hewan ternak jelang Idul Adha 1445 Hijriah.

Kepala Dispangtan Kota Salatiga, Henny Mulyani, mengatakan pengiriman hewan ternak termasuk yang akan digunakan untuk kurban harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), surat rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ke dan dari wilayah lain. Sebab hewan yang dikirim kepada pembeli harus dalam kondisi sehat.

Henny menegaskan bahwa pengawasan lalu lintas hewan ternak diperketat untuk memastikan sapi maupun kambing bebas dari penyakit.

Ia menyampaikan bahwa pendataan hewan ternak di Salatiga berbasis aplikasi sehingga dapat jelas terekam keluar masuknya hewan dengan titik tujuan yang jelas. 

“Sistem ini akan mempermudah pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas,” katanya, Minggu, 26 Mei 2024.

Dispangtan Salatiga akan memfasilitasi pengurusan SKKH dan pemeriksaan hewan ternak dengan mendirikan pos check point hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berada di Jalan Imam Bonjol. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut pada 15 – 16 Juni 2024.

“Upaya pencegahan penyebaran PMK dan LSD terus kami lakukan. Kami imbau masyarakat yang memiliki hewan ternak seperti sapi dan kambing untuk menjaga kebersihan kandang dan kesehatan hewan agar (hewan ternak) terhindar dari penyakit tersebut,” pungkasnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Lingkarjateng.id)

Digodok Matang, Pemprov Jateng Siap Gelar Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan kesiapannya menggelar Pilkada Serentak 2024. Adapun kesiapan tersebut meliputi segala aspek mulai dari koordinasi, anggaran, hingga masalah pengamanan.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jateng Nana Sudjana mengungkapkan kesiapan tersebut dalam keterangan kepada wartawan, Senin (27/5), di Istana Negara, Jakarta, setelah menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia.

Menurut Nana Sudjana, Pemprov Jateng telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, Jawa Tengah sudah siap untuk pelaksanaan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Terkait dengan pengaturan anggaran, Nana menyatakan bahwa Pemprov Jateng telah menyiapkan dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan Pilkada di wilayahnya.

“Anggaran sudah kami selesaikan, artinya sudah lama kami selesaikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pilkada dalam hal ini pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota,” jelasnya.

Pengamanan juga menjadi fokus, di mana Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada. Fasilitas untuk penyelenggara pemilu juga telah disiapkan dengan baik.

“Fasilitas baik itu untuk penyelenggara pemilu itu pun sudah kami lakukan, sama halnya dengan bantuan-bantuan dari pemprov kepada TNI/Polri dalam hal pengamanan pelaksanaan pilkada,” tambah Nana.

Dengan persiapan yang matang ini, Pemprov Jateng menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan pilkada mulai dari tahap pendaftaran hingga pelantikan.

“Jadi, pada dasarnya kami sudah melaksanakan rapat koordinasi, kemudian kami sudah membantu fasilitas, lalu juga anggaran dan Jawa Tengah secara terpadu kami akan selalu kompak dan kami siap untuk melaksanakan penyelenggaraan mulai dari tahapan-tahapan awal hingga pelantikan,” tegas Nana.

Meskipun telah ada enam calon Gubernur Jateng berdasarkan hasil survei, Nana menegaskan bahwa politik adalah dinamis, dan masih ada kemungkinan munculnya nama-nama lain dalam bursa calon Gubernur Jateng.

“Namun, kembali bahwa politik itu dinamis dan masih ada waktu dan masih ada kemungkinan yang belum muncul,” ungkapnya.

Perlu diketahui, KPU telah menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Dukungan Terus Mengalir, Warga Sragen Bentuk ‘Kampung Mas Dar’ untuk Sudaryono di Pilgub Jateng

SRAGEN, Lingkar.newsSejumlah warga di 20 kecamatan se-Kabupaten Sragen punya cara kreatif memberikan dukungan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Sudaryono untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng.

Sejumlah warga bersepakat membentuk Kampung Mas Dar se-Kabupaten Sragen sebagai basis konstituen dari putra ideologis Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, itu di Pilgub Jateng. Adapun Mas Dar merupakan sapaan akrab Sudaryono.

“Hasil dari deklarasi ini, kami bersepakat siap membentuk Kampung Mas Dar di desa masing-masing,” kata Setyo Widodo selaku deklarator di Desa Gabugan, Kecamatan Tanon, Sragen, Jateng, Minggu, 26 Mei 2024.

Menurutnya, melalui Kampung Mas Dar ini pihaknya akan mensosialisasikan serta mengenalkan lebih dekat lagi sosok Sudaryono kepada warga di kampung masing-masing.

“Melalui kampung yang akan kami bentuk ini, kami siap memenangkan Bapak Sudaryono sebagai Gubernur Jateng,” katanya.

Ia melanjutkan Kampung Mas Dar pertama yang didirikan di Sragen berada di Desa Gabugan, Kecamatan Tanon, sesuai kesepakatan yang diambil oleh perwakilan warga dari 20 kecamatan tersebut.

“Kampung Mas Dar yang dideklarasikan masyarakat itu mewakili masyarakat semua kecamatan yang ada di Sragen. Harapannya ke depan mereka akan melakukan deklarasi di desa masing-masing,” ujar Widodo menegaskan.

Deklarasi Kampung Mas Dar ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPP Tani Merdeka, Don Muzakir. Ia pun memuji cara kreatif masyarakat Sragen dalam memberikan dukungan kepada Mas Dar.

“Kampung Mas Dar ini cara kreatif dan otentik dari warga yang benar-benar menginginkan Mas Dar sebagai Gubernur Jateng. Sangat menginspirasi dan selaras dengan visi Mas Dar yang Insya Allah ke depan akan mampu membawa perubahan di Jateng khususnya di Sragen,” ungkap Don Muzakir.

Don Muzakir menambahkan, Sudaryono mengirimkan salam kepada warga Sragen yang sudah berinisiatif memberikan dukungan.

“Mas Dar menitipkan salam buat bapak ibu semua. Nanti kita jadwalkan Mas Dar hadir di tengah-tengah kita semua,” tegas Muzakir.

Sekedar informasi, dukungan terhadap Sudaryono untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah sampai saat ini terus mengalir. Bukan hanya elemen masyarakat, sejumlah petani, pedagang pasar juga ikut memberikan dukungan.

Bahkan ulama kharismatik di Pekalongan, Habib Luthfi bin Yahya memerintahkan Sudaryono untuk terus bersemangat maju sebagai calon Gubernur Jateng. Hal itu disampaikan Habib Luthfi saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal Nderek Guru (Ndaru) di Guci, Tegal baru-baru ini.

“Niati Jateng 1, kencengi (ikhtiarnya),” kata Habib Luthfi bin Yahya kepada Sudaryono. (Lingkar Network | Lingkar.news)

PDIP Desak Revisi Permendikbud Nomor 2/2024 agar UKT Diturunkan

JAKARTA, Lingkar.news – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Fraksi PDIP di DPR RI diberikan mandat untuk memperjuangkan hal ini.

“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Puan dalam Rakernas yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).

Rekomendasi ini, menurut Puan, muncul setelah mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi yang dianggap memberatkan mahasiswa.

Diketahui, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selain fokus pada isu UKT, Rakernas V PDIP juga membahas berbagai masalah nasional lainnya. PDIP menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat melalui program-program kerakyatan.

“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” jelas Puan.

Selain itu, PDIP juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Rakernas V mendesak implementasi kebijakan Net Zero Emission dan penghentian deforestasi secara serius.

Puan juga menyoroti pentingnya melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi agar tidak mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.

“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” tambahnya.

Rekomendasi-rekomendasi ini menandai komitmen PDIP untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan nasional.

Rakernas V ini diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkelanjutan. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Hasil Survei Elektabilitas Jadi Parameter PKS Usung Jago Pilwalkot Salatiga

SALATIGA, Lingkarjateng.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Salatiga membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada 20 Mei hingga 2 Juni 2024.

Dalam hal ini, DPD PKS Kota Salatiga menetapkan parameter hasil survei elektabilitas untuk memilih bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota yang akan diusung.

“Elektabilitas menjadi parameter kami dalam memberikan rekomendasi bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota. Itu akan kita ketahui dari hasil survei. Siapa yang elektabilitasnya tinggi, bakal calon tersebut yang akan diusung PKS,” kata Ketua DPD PKS Kota Salatiga Latif Nahari pada Sabtu, 25 Mei 2024.

Menurutnya, PKS akan mengusung bakal calon yang dikehendaki oleh masyarakat lantaran memiliki target memenangkan kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwalkot) Salatiga 2024.

Oleh karena itu, dalam proses penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota nanti, PKS akan melakukan survei elektabilitas serta uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kami akan mencermati visi-misi masing-masing bakal calon. Ini bagian dari upaya untuk mengetahui kompetensi dan integritas bakal calon. Selain itu, kami juga perlu mengetahui sumber daya masing-masing bakal calon untuk pemenangan Pilwalkot,” ujarnya.

Lebih lanjut, Latif mengatakan bahwa internal PKS saat ini juga sedang melakukan penjaringan bakal calon, namun belum mengerucut. Ada dua nama yang sudah muncul, yakni Faras dan Budi Santoso.

Dalam penjaringan, PKS mengedepankan elektabilitas bakal calon. Jadi, jika bakal calon internal memiliki elektabilitas di bawah bakal calon eksternal, maka yang akan diusung adalah bakal calon yang elektabilitasnya tinggi. Menurut Latif, bakal calon yang memiliki elektabilitas tinggi berarti dikehendaki masyarakat.

Dia menyatakan, meski rekomendasi bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota menjadi kewenangan DPP PKS, namun pihaknya tetap melakukan penjaringan guna mencari sosok bakal calon yang handal dan dikehendaki masyarakat.

“Proses penjaringan dari pendaftaran di DPD PKS, kemudian prosesnya berlanjut ke DPW dan DPP. Nanti yang memberikan rekomendasi DPP,” ucapnya.

Heru Prasetyo, Ketua Penjaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga DPD PKS , menjelaskan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon bisa diwakilkan. Hanya saja, saat penyerahan kembali formulir pendaftaran harus dilakukan sendiri oleh pendaftar.

“Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis. Pengembalian formulir dijadwalkan pada 7-9 Juni,” ucapnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Lingkarjateng.id)

Pesona Pantai Clumik, Wisata Hidden Gem di Jepara

JEPARA, Lingkar.news Kabupaten Jepara terkenal kaya akan wisata pantainya. Salah satunya adalah Pantai Clumik, terletak di Desa Karang Kebagusan, Kecamatan/Kabupaten Jepara yang sedang viral karena menyuguhkan keindahan matahari terbenam disertai deburan ombak.

Pantai Clumik bisa dikatakan wisata hidden gem (permata tersembunyi) di Kabupaten Jepara karena belum banyak pengunjung dan belum tersohor seperti Pantai Telukawur dan Bandengan. Kendati demikian, Pantai Clumik tidak kalah eksotis dengan pantai-pantai di Jepara lainnya.

Memiliki pasir putih dan bersih menjadikan pengunjung betah berlama-lama di Pantai Clumik. Selain itu, pengunjung juga diperbolehkan berenang di tepian pantai. Tersedia pula berbagai fasilitas untuk sekadar nongkrong sembari menikmati matahari terbenam. 

Farid, salah seorang warga sekitar mengatakan bahwa dulunya area Pantai Clumik merupakan pekarangan kosong yang tidak terurus. Kemudian ia bersama warga lainnya, berinisiatif untuk membersihkan lahan dan membuka wisata baru di Jepara.

“Kami dulu kerja bakti untuk membersihkan lahan kosong ini. Kami juga iuran dalam membangun akses jalan menuju area pantai ini,” ucap Farid di Jepara, Jumat 24 Mei 2024.

Ia mengakui bahwa Pantai Clumik memang belum banyak diketahui masyarakat luas. Meskipun demikian, ia yakin suatu saat nanti Pantai Clumik akan tenar seperti pantai lainnya di Jepara.

Jika berkunjung ke Pantai Clumik tidak perlu khawatir kelaparan karena Farid dan warga sekitar membuka warung di sekitar objek wisata tersebut.

“Kami menjual minuman dan makanan ringan yang sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Selain itu, kami menyediakan menu seafood (makanan laut) harga kaki lima rasa bintang lima,” jelasnya.

Sementara itu, Puja salah seorang pengunjung mengaku mengetahui Pantai Clumik dari media sosial (medsos). Karena rasa penasaran, ia bersama kedua temannya mengunjungi Pantai Clumik sembari menenangkan pikiran selepas pulang kuliah.

“Pantai ini tidak terlalu ramai, jadi enak buat santai. Jujur, kami tidak suka keramaian,” kata Puja yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kabupaten Jepara.

Puja berharap, Pantai Clumik dapat dikelola lebih baik lagi terutama dalam hal kebersihan. 

“Semoga ke depannya pantai ini bisa dikelola dengan baik. Khususnya terkait pengelolaan sampah di sekitar pantai,” imbuhnya. (Lingkar Network | Muhammad Aminudin – Lingkar.news)

Bukan Koalisi dan Oposisi, Begini Manuver Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, Lingkar.news Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa tiga partai politik koalisi di Pemilu 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo tetap setia dengan PDIP.

“Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.

Megawati berterima kasih atas kesetiaan ketiga partai koalisi, PPP, Hanura, dan Perindo.

“Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.

Megawati mengatakan bahwa PDIP tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

“Jadi, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut, lalu apa, ya? Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.

Sementara itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, memaknai pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP ingin membawa partai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.

Ia menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang. PDI Perjuangan akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada bulan Oktober 2024.

“Jadi, narasi pidatonya sangat jelas, sangat clear kelihatan arah-arah PDI Perjuangan itu akan lebih condong menjadi partai oposisi,” kata Ujang.

Walaupun begitu, posisi PDIP akan menjadi oposisi menurutnya akan baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berada di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Itu sehat, untuk demokrasi ke depan, ada yang di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan agar juga ada check and balances,” ucapnya.

Di samping itu, Ujang menilai posisi PDIP di tingkat nasional itu tidak akan seluruhnya berpengaruh pada konstelasi politik di sejumlah daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, dia menilai PDIP berkemungkinan tidak akan berkoalisi dengan partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah-daerah strategis, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

“Di daerah strategis itu Koalisi Indonesia Maju tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu, tetapi di daerah lain bisa,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Dikucur Dana Pilwalkot Rp13 Miliar, Pj Wali Kota Salatiga Sebut Tidak Terlalu Banyak

SALATIGA, Lingkarjateng.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga telah menerima dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) 2024 senilai Rp13,02 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Dana tersebut dicairkan dalam dua termin (tahap).

Ketua KPU Kota Salatiga, Yesaya Tiluata, menyatakan bahwa KPU sudah mencairkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilwalkot Salatiga 2024 termin pertama, yakni senilai Rp5 miliar. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening KPU Kota Salatiga.

“Termin pertama sekitar Rp5 miliar. Sisanya pada termin kedua. Anggaran tersebut (termin pertama) sudah masuk ke rekening KPU. Penggunaannya (anggaran) masih dalam proses,” kata Yesaya pada Kamis, 23 Mei 2024.

Dia menyatakan, dengan adanya dana hibah tersebut pelaksanaan Pilwalkot Salatiga 2024 bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Menurutnya, KPU akan menggunakan anggaran Pilwalkot dengan baik dan sesuai regulasi.

“Kami akan mempertanggungjawabkan kepada publik. Sebab anggaran tersebut tidak bersifat tertutup,” ucapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga Yasip Khasani berharap dengan dana hibah tersebut Pilwalkot bisa berjalan dengan lancar. Ia menyebut, anggaran untuk Pilwalkot di Salatiga memang tidak sebesar kota ataupun kebupaten lain.

“Dana hibah Pilwalkot Salatiga 2024 memang tidak terlalu (banyak) karena Salatiga hanya terdiri dari empat kecamatan,” katanya.

Yasip mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pilwalkot Salatiga 2024 nanti. Karena, kata dia, suara masyarakat akan menentukan masa depan Kota Salatiga dalam lima tahun ke depan.

“Jangan golput. Masyarakatlah yang menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin Salatiga. Ayo memilih. Kalau memang ada yang bagus pilihlah yang bagus. Kalau memang tidak ada, pilihlah yang terbagus dari yang tidak bagus karena kita perlu pemimpin, jangan sampai kosong,” ujarnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Lingkarjateng.id)

10 Ribu Pekerja Rentan di Demak Didaftarkan Program Jaminan Sosial, Biaya Ditanggung Pemkab

DEMAK, Lingkar.news – Puluhan ribu pekerja rentan di wilayah Kabupaten Demak mendapatkan perlindungan dengan diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Dalam hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak terus berkomitmen dan berupaya untuk menyejahterakan masyarakatnya, khususnya bagi pekerja.

Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak, Agus Herawan, menyampaikan bahwa di tahun 2024 tercatat ada sepuluh ribu pekerja rentan yang didaftarkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjamsostek) dengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Tahun 2024 ini, sebanyak 10 ribu pekerja rentan yang dilindungi dan kami daftarkan ke Jamsostek. Untuk anggaran premi senilai Rp2 miliar di tahun ini,” ujar Agus dalam rakor program jaminan sosial di Aula Dinsos, belum lama ini.

Para pekerja rentan tersebut diikutkan dalam dua program, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) dengan biaya premi setiap orang Rp16. 800/bulan yang ditanggung oleh Pemkab Demak dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Wakil Bupati Demak Ali Makhsun mengatakan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi para pekerja dalam memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang terjadi dalam hubungan pekerjaan.

“Dengan adanya perlindungan ini, mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa khawatir, jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian, keluarga mereka masih mendapatkan jaminan, sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru,” ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar data penerima program tersebut harus terus diperbarui, sehingga dengan anggaran senilai Rp2 miliar tidak terbuang sia-sia.

“Data selalu diperbarui, termasuk pelaporan jika ada penerima yang meninggal, agar anggaran tidak terbuang sia-sia, karena anggaran premi selama setahun mencapai Rp2 miliar,” tuturnya.

Disisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Farah Diana, menjelaskan banyak manfaat yang didapatkan oleh peserta yang terdaftar di dalam program tersebut.

“Jika mengalami kecelakaan kerja dan harus menjalani pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya pengobatan tanpa batasan. Apabila kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, penerima mendapatkan santunan kematian mencapai Rp70 juta,” jelasnya. (Lingkar Network | M Burhanuddin Aslam – Lingkar.news)

Perkuat Persyarikatan, Muhammadiyah Pati Gelar Rakerpimda untuk Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Anggota

Pati, Lingkar.news – Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan agenda persyarikatan Muhammadiyah di tahun 2024, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pati mengadakan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpimda).

Mengusung tema “Sinergitas Penguatan dan Peningkatan Jamaah, Jam’iyah, dan Jariyah”, Rakerpimda diselenggarakan di ruang Setda Penjawi Kabupaten Pati pada hari Kamis (23/5) pagi.

Dalam sambutannya, Ketua PDM Pati M. Luqman mengapresiasi terselenggaranya Rakerpimda. Menurutnya rapat ini dapat meningkatkan sinergitas serta integritas antar lembaga dan majelis di persyarikatan Muhammadiyah

“Bersyukur dipertemukan di tempat yang sejuk dalam mengikuti Rakerpimda. Semoga hasil ini dapat meningkatkan integritas dan sinergis. Dan saya mengapresiasi kepada Bapak/Ibu para pimpinan cabang, pimpinan lembaga dan majlis,” tutur M. Luqman.

Ia menambahkan, giat tersebut terselenggara dalam rangka merealisasikan program yang diamanahkan dalam Musyawarah Daerah (Musyda), serta diharapkan dapat diimplementasikan ke masing-masing cabang, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.

Perkuat Persyarikatan, Muhammadiyah Pati Gelar Rakerpimda untuk Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Anggota 5

Dalam kesempatan ini, PDM sekaligus melaunching program gerakan infaq berkemajuan dan membentuk Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam).

Luqman berharap, seluruh program Unit Pembantu Pimpinan (UPP) diimplementasikan di tingkat paling bawah, yakni ranting.
“Semoga dari Rakerpimda, program UPP nanti dapat diturunkan di ranting, di masing-masing cabang,” harapnya.

Pelaksanaan Rakerpimda diikuti seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Kabupaten Pati, perwakilan Organisasi Otonom Muhammadiyah (Ortom), ketua dan sekretaris UPP yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. (nay)

Portal Berita Salatiga

Exit mobile version