PATI, Lingkar.news – Ribuan nelayan Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) menggelar demonstrasi di depan gedung Pemkab Pati dan DPRD Pati, pada Jumat, 13 Januari 2023.

Koordinator Aksi Demo, Hadi Sutrisno mengatakan, kedatangannya bersama ribuan nelayan adalah untuk meminta bantuan pemerintah soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dirasa memberatkan, yakni sebesar 10 persen.

“Jika dulu kita hanya dikenai pra-produksi, sekarang kita dikenai pasca-produksi. Yang mana kita dipatok pajak 10 persen, itu berat sekali,” ucapnya.

Tak Hadiri Demo Nelayan Pati, Bupati Haryanto Terlihat Hadiri Tasyakuran Rumah Sakit

Selain itu, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diharuskan mengenakan aplikasi di gawai juga dianggap tidak tepat. Hal ini menurut Hadi didasari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan yang masih kurang dalam teknologi.

Dalam aksi itu, mereka juga menuntut peraturan yang membatasi area penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk diperluas. Kebijakan yang berkaitan dengan pelanggaran nelayan juga dituntut untuk diperbaiki kembali.

“Di tengah situasi kondisi saat nelayan sedang paceklik seperti saat ini, kebijakan penangkapan ikan terukur melalui aplikasi HP sulit dijalankan. Adanya peraturan daerah atau wilayah penangkapan ikan, kita minta agar wilayah kita makin luas,” tambahnya.

Undang-Undang (UU) Cipta Karya yang ada saat ini juga dirasa masih lemah, sehingga dikhawatirkan tidak berpijak ke nelayan.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menemui para nelayan yang melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut Penurunan PNBP.

Nelayan Minta Tarif PNBP Turun, Pj Bupati Pati Janji Sampaikan ke Presiden

“Saya sudah keluarkan surat dukungan untuk sedulur-sedulur semua, kaitannya yang pertama tentang penurunan terkait apa yang ada di PP No. 85 Tahun 2021,” ungkap Pj Bupati Pati saat menemui pengunjuk rasa.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa dalam surat dukungan yang ia buat telah menjelaskan terkait tuntutan para nelayan yang meminta PNBP turun menjadi 5 persen.

Surat tersebut telah ditujukan kepada Presiden RI dan ditembuskan ke Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sekretaris Kabinet, dan Gubernur Jawa Tengah sejak tanggal 7 Januari 2023 setelah dilakukannya audiensi bersama Paguyuban Mitra Nelayan.

Merespons banyaknya massa yang turun ke jalan, Pj Bupati Pati menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap para pedemo karena pada kesempatan ini, nelayan tidak sekedar melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi, melainkan juga memberikan bantuan logistik kepada para korban bencana banjir yang melanda Kabupaten Pati.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan dari Paguyuban Nelayan Mina Santosa kepada Pj Bupati Pati.

“Matur Nuwun (terima kasih). Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua (korban banjir). Ini adalah langkah positif dari kawan-kawan Paguyuban Nelayan Mina Santosa, bukan hanya aksi belaka, tapi lebih untuk kepentingan sosial,” ungkap Henggar.

Dalam aksi tersebut, puluhan demonstran sempat memaksa masuk gedung DPRD dengan mendobrak gerbang. Hingga akhirnya, Ketua DPRD yang kemudian disusul Pj Bupati Henggar Budi Anggoro datang menemui mereka. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)

PATI, Lingkar.news – Keluhan para sopir dan pengguna jalan Pantura Juwana yang selalu terjebak kemacetan nampaknya kurang mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Pasalnya, saat ditanya penanganan kemacetan Juwana di sela-sela kunjungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu, 11 Januari 2023, Gubernur Ganjar malah menyebut hal itu sebagai sebuah pertanyaan aneh.

“Solusi pasti ada, tinggal dibuatkan jalan lingkar atau diperlebar. Harusnya (penanganan) wingi (kemarin), pitakonmu yo aneh (pertanyaanmu ya aneh),” jawabnya sambil mengerutkan kening.

Padahal, kemacetan di jalur pantura Juwana ini sudah amat sangat meresahkan. Bahkan salah seorang sopir truk nekat berteriak untuk menyampaikan keluhannya ketika orang nomor satu di Jawa Tengah itu meninjau pembangunan Jembatan Juwana, Kabupaten Pati yang tak kunjung purna.

“Piye iki, Pak. Macet terus, solusine piye? (Bagaimana ini Pak kok macet terus, apa solusinya),” teriak seorang sopir yang terjebak macet di atas jembatan Juwana.

Gubernur Ganjar menilai, penanganan kemacetan harus dilakukan sejak kemarin dengan pembangunan jalan lingkar atau pelebaran jalan.

Sulitnya penanganan macet ini juga dikeluhkan oleh Kasatlantas Polresta Pati, AKP Endah Setyaningsih. Saat ditemui di sela-sela mengatur arus lalu lintas (lalin) di sekitar Alun-Alun Juwana, ia mengaku sulit mengurai kepadatan kendaraan.

Sampai-sampai 16 personel yang disiagakan setiap harinya belum bisa mengurai kendaraan khususnya di pertigaan Tugu Sukun dan pertigaan Alun-Alun Juwana.

“Ini bukan macet ya, tapi kepadatan lalu lintas. Jadi kami imbau pengguna jalan untuk lewat jalur alternatif,” ucap Kasatlantas. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden RI Joko Widodo akan membahas kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Salah satu isu penting yang akan dibahas yakni kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu, 8 Januari 2023.

Endra menambahkan, bahwa pada 30 November 2022 lalu, Menteri Basuki bersama Otorita IKN, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, serta jajaran Direksi BUMN melakukan kunjungan kerja dalam rangka promosi peluang investasi di IKN.

Forum investasi tersebut diminati lebih dari 200 peserta dari berbagai jenis industri dan bisnis, seperti konstruksi, properti, telekomunikasi, energi terbarukan hingga start-up.

“Semoga kita bisa mendapat hasil yang lebih konkrit untuk pembangunan IKN dari hasil pertemuan kedua pimpinan negara, Indonesia dan Malaysia,” katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Diraja Zambry Abdul Kadir menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Hajjah Wan Azizah Wan Ismail di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, pada Minggu, 8 Januari 2023.

Perdana Menteri Malaysia YM Dato’ Seri Anwar Ibrahim yang baru dilantik pada November 2022 tersebut melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia pada 8 hingga 9 Januari 2022. Kunjungan tersebut atas undangan Presiden RI Joko Widodo.

Pada kunjungan kali ini, PM Malaysia dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi yang rencananya dilakukan di Istana Bogor untuk membahas kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerjasama baru, dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global.

Kedua pemimpin, juga akan bertukar pandangan tentang sejumlah isu regional dan global, khususnya terkait situasi di Myanmar dan upaya bersama untuk mengatasi diskriminasi terhadap minyak sawit, di mana Malaysia dan Indonesia merupakan pengekspor terbesar di dunia.

Anwar Ibarahim bersama Presiden Jokowi juga akan menyaksikan penyerahan 11 Letters of Interest (LoI) dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia kepada Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono.

Selain itu, total delapan Nota Kesepahaman (MoU) antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang diperkirakan bernilai RM 1,16 miliar atau sekitar Rp 4,11 triliun akan ditandatangani di sela-sela kunjungan tersebut.

Anwar Ibrahim juga dijadwalkan memberi kuliah umum tentang Hubungan Strategis Malaysia-Indonesia dan menghadiri sesi pertemuan dengan diaspora Malaysia di Jakarta.

Pada 2021, Indonesia adalah mitra dagang global terbesar ke 7 Malaysia dan ke-3 di ASEAN dengan nilai perdagangan RM 95,31 miliar atau sekitar Rp 337,806 triliun.

Untuk perode Januari-November 2022, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Malaysia secara global, dan mitra dagang terbesar ke-2 di ASEAN denga total perdagangan meningkat sebesar 41,7 persen senilai RM 120,26 miliar atau sekitar Rp 427.442 triliun.

Sebelumnya pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menekankan Presiden RI Joko Widodo bisa melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kapan saja.

“Soal reshuffle itu adalah hak prerogatif dari presiden, dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau dilihat, misalnya, ada pembantunya menterinya yang tidak bekerja dengan baik. Saya kira kita tunggu saja,” ujar Ma’ruf Amin pada Jumat, 6 Januari 2023.

Dia mengatakan, apabila Presiden melihat ada menteri yang kurang baik, pasti akan dilakukan perombakan. Namun hal tersebut, kata dia, akan menjadi keputusan Presiden.

Beri Jawaban soal Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi: Tunggu Saja

“Nanti masuk semua informasi-informasi, menteri itu kayak begini, menteri ini kayak begini. Itu nanti di tangan Presiden. Tunggu saja. Kalau Presiden mau pasti ada reshuffle,” jelasnya.

Isu perombakan kabinet mencuat setelah Presiden RI Joko Widodo beberapa kali menebar sinyal tersebut.

Di sela kegiatan meninjau kawasan produksi minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina Hulu Rokan Dumai di Kota Dumai, Riau, pada Kamis, 5 Januari 2023, Presiden Jokowi menyebut perombakan kabinet bisa dilakukan besok.

PDIP Santai Hadapi Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

“Besok,” kata Presiden Jokowi singkat saat ditanya awak media soal isu reshuffle dalam keterangan pers, di sela-sela peninjauan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai yang ditayangkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi juga menambahkan lagi ketika awak media menanyakan apakah besok yang dimaksud adalah Jumat, 6 Januari 2023.

“Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” jawabnya.

Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 ini bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden juga sempat mengimbau semua pihak agar menunggu saja perkara kemungkinan reshuffle kabinet di sela-sela meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta pada Senin, 2 Januari 2023 awal pekan ini.

63,1 Persen Responden Setuju Jokowi Reshuffle Menteri Kabinet

“Ya tunggu saja,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Jawaban serupa juga dilontarkan Presiden Jokowi saat disinggung kemungkinan perubahan komposisi partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 6 Januari 2023.

“Biasa masalah pemerintahan rutin,” ujar Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak saat dikonfirmasi.

Dahnil tidak spesifik menjelaskan isi pertemuan. Namun, menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo dilakukan pada Jumat, 6 Januari 2023 pagi.

PAN Siapkan Kader untuk Hadapi Isu Reshuffle Kabinet

Adapun selain bertemu Prabowo, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat, 7 Januari 2023.

Tidak diketahui apa pembahasan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri. Namun, dalam wawancara sambil lalu dengan awak media, Sri Mulyani sempat memberikan sedikit penjelasan kepada media mengenai Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak natura.

Menkeu menyatakan, PMK akan diformulasikan. Ia menekankan pajak natura tidak dikenakan pada natura yang kecil, atau kompensasi yang diterima oleh banyak karyawan. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Polda Metro Jaya mengajak para suporter untuk ikut menjaga nama baik sepakbola Indonesia di mata dunia dengan sikap sportif di dalam dan luar stadion.

“Kepolisian mengimbau kepada para penonton di samping mendukung timnas Indonesia, hendaknya menjaga nama baik bangsa Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam pertandingan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, pada Kamis, 5 Januari 2023.

Zulpan juga berharap, tidak ada pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang melempari bus Timnas sepakbola Thailand beberapa waktu lalu.

Bus Thailand Dirusak Suporter, PSSI Sampaikan Permohonan Maaf

“Jadi tidak benar bahwa Stadion GBK ini menakutkan, kita berikan yang terbaik dan juga kita ingin juga menampilkan citra bahwa Indonesia ini kan sebentar lagi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan segala tindakan tidak terpuji yang terjadi saat menjamu tim tamu akan menjadi perhatian dunia, khususnya Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

“Jangan sampai nanti kita gara-gara hal yang kecil nanti sanksi FIFA, kan berbahaya bagi kelanjutan nanti tahun depan Piala Dunia U-20,” tuturnya.

Pihak kepolisian akan memperkuat pengamanan di dalam dan sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan pengerahan 3.642 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk pengamanan di dalam stadion juga akan ditambah oleh 500 steward, sesuai dengan standar FIFA. Selain itu pihak kepolisian juga akan meningkatkan pengamanan dan pengawalan terhadap bus yang membawa pemain dan ofisial timnas Vietnam.

Polda Metro Jaya juga akan menurunkan kendaraan taktis (rantis) untuk pengawalan bus yang membawa timnas Vietnam. Bus juga akan dikawal kendaraan dan personel polisi lalu lintas untuk memastikan kelancaran tim tamu selama perjalanan.

Peningkatan pengamanan tersebut sebagai antisipasi untuk mencegah terulangnya insiden pelemparan terhadap bus Timnas Thailand oleh orang tidak dikenal hingga menyebabkan kaca bus tersebut pecah.

Polda Metro Jaya berjanji memperketat pengawalan terhadap bus pemain tim nasional sepakbola Vietnam jelang leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 6 Januari 2023.

“Ada pengamanan yang lebih ketat terhadap rombongan pemain dan ofisial Vietnam. Polda Metro Jaya juga akan menyiapkan rantis untuk mengawal kendaraan bus pemain Vietnam,” ujarnya.

Bus yang membawa timnas Vietnam juga akan dikawal oleh kendaraan dan personel polisi lalu lintas untuk memastikan kelancaran tim tamu selama perjalanan.

“Tentunya menggunakan pengawalan dengan kendaraan pengawalan lalu lintas,” tambahnya.

Sebelumnya, kaca bus yang membawa tim nasional sepakbola Thailand dilempari hingga menyebabkan kaca bus tersebut pecah, beberapa waktu lalu.

Zulpan menerangkan, bus tersebut bukan diserang seperti yang dinarasikan di media sosial (medsos), tetapi ada pelaku yang melempari bus tim nasional (timnas) sepakbola Thailand hingga menyebabkan kaca bus tersebut pecah.

“Bukan diserang, jadi benar adanya pelemparan itu. Jadi, bus dilempar itu benar. Bukan diserang, kan beda kalau diserang,” jelasnya.

Pelemparan tersebut diduga terjadi di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Pelemparan terhadap bus timnas Thailand tersebut menjadi pembicaraan di media sosial.

Salah satu akun medsos yang membahas kejadian tersebut adalah akun Twitter @TL_Central yang mengunggah foto kaca bus yang pecah disertai narasi penyerangan terhadap bus timnas Thailand. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mekanisme pembiayaan pasien Covid-19 oleh pemerintah dinyatakan berakhir jika aturan terkait hal itu resmi dicabut.

“Selama aturannya masih belum dicabut, tentu masih berlaku ketentuan lama,” ujar Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, pada Selasa, 3 Januari 2023.

Aturan pembiayaan pasien Covid-19 di Indonesia masih berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 yang terbit sejak 7 April 2022.

Resmi, Presiden Jokowi Cabut Kebijakan PPKM di Indonesia

Hingga saat ini, pemerintah masih mengevaluasi penanganan biaya bagi pasien Covid-19 selama dalam perawatan, seiring telah dicabutnya ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Nadia, nantinya mekanisme pembiayaan pasien Covid-19 disamakan dengan jenis penyakit pada umumnya.

“Pembiayaan mengikuti pembiayaan seperti penyakit lainnya. Kalau situasinya bencana, merujuk ke Undang-Undang Kebencanaan dan Wabah,” ujarnya.

Namun, bila pasien telah memperoleh perlindungan asuransi swasta, mekanisme pembiayaan dilakukan secara mandiri.

PPKM Dicabut, Presiden Jokowi Sebut Kekebalan Komunal Capai 98,5 Persen

“Kalau ada asuransi, ya menggunakan asuransi yang dimiliki masing-masing,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengevaluasi mekanisme pembiayaan bagi pasien Covid-19.

“Jika sudah dinyatakan endemi, bukan pandemi lagi, BPJS Kesehatan yang akan meng-cover, tentu pembayaran memakai Ina-CBGs berdasarkan kelompok diagnosisnya apa,” katanya.

Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyebutkan bahwa, anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 tahun 2023 masih dialokasikan dan masuk dalam mata anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

“Anggaran penanganan Covid-19 masih dialokasikan meskipun status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M Nur Ram’dhan.

Dia mengatakan bahwa, secara keseluruhan anggaran BTT tahun 2023 lebih dari Rp 33,07 miliar, yang tidak hanya diperuntukkan penanggulangan Covid-19 saja , namun juga guna meng-cover kejadian tidak terduga atau keadaan darurat lainnya seperti bencana kebakaran, banjir dan lainnya.

“Kalau anggaran penanganan Covid-19 sejak 2021 masuk dalam BTT. Tahun 2021 total anggaran BTT sebesar Rp 22 miliar, kalau tahun 2022 kurang lebih anggaran BTT sama dengan anggaran 2023,” tambahnya.

Menambahkan, Ketua Tim Yustisi Satgas Covid-19 Pemkot Bandar Lampung Yusnardi Ferianto dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa, tim Satgas sudah tidak melakukan keliling atau memantau prokes seperti sebelumnya.

“Tim yustisi sudah tidak keliling lagi, bahkan pemkot akan membuat surat terkait pengembalian anggota yang tergabung dalam satgas Covid-19 ke instansi terkait. Tapi sewaktu-waktu saat dibutuhkan, kami siap terjun ke lapangan, sebab SK satgas juga masih ada,” jelasnya.

Keberadaan posko Satgas Covid-19 Bandar Lampung juga masih ada di Dinas Kesehatan dan Kantor BPBD Kota Bandar Lampung, sebab dalam aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) setelah PPKM dicabut, terdapat poin terkait fungsi satgas untuk mengantisipasi kondisi yang mungkin terjadi di lapangan.

“Untuk posko Satgas Covid-19 juga masih ada, sambil menunggu keputusan World Health Organization (WHO) soal perubahan status dari pandemi ke endemi. Karena kalau sudah endemi tentu satgas Covid-19 juga akan dibubarkan,” paparnya.

Terkait PPKM yang telah dicabut oleh pemerintah pusat, pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Sekarang masyarakat yang harus menjaga diri masing-masing, kalau di tempat keramaian tetap waspada pakai masker, pada prinsipnya patuhi prokes,” tandasnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Pencabutan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah membuat geliat ekonomi kembali bersemi pascapandemi.

Hal ini terlihat di berbagai pasar tradisional yang kembali ramai pembeli. Tak terkecuali juga di Pusat perbelanjaan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mulai bangkit dengan ramainya konsumen yang berdatangan pada awal Tahun Baru 2023.

Hal itu disampaikan salah satu penjual celana, pakaian hingga baju anak, Guenzo (36) asal Sumatera Barat, yang sudah berjualan 12 tahun di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Resmi, Presiden Jokowi Cabut Kebijakan PPKM di Indonesia

Ia mengaku mulai akhir tahun 2022 hingga awal Tahun 2023 mengalami peningkatan penjualan secara perlahan yang sebelumnya berjualan sangat merosot akibat pandemi Covid-19.

“Omzet penjualan mengalami penurunan sekitar 50 persen dari sebelum pandemi Covid-19. Nah mulai akhir tahun perlahan penjualan membaik bisa mendapatkan di atas Rp 2 juta,” kata Guenzo di Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023.

Meski, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut oleh pemerintah, Guenzo mengungkapkan, penjualan belum pulih normal karena perekonomian masyarakat yang belum stabil.

Selain itu, alasan sepi pembeli juga dikarenakan gencarnya penjualan secara daring sehingga yang belanja langsung di pasar ini volumenya menurun.

“Perekonomian masyarakat belum normal lagi, karena harga kebutuhan yang lainnya juga naik mungkin. Jadi konsumsi membeli pakaian agak menurun tidak seperti sebelum pandemi,” ucapnya.

Pedagang lainnya, penjual celana wanita yang sudah berjualan sejak tahun 2017 di kawasan Jati Baru dua, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jeki (25) menyampaikan hal yang sama.

“Yang namanya dagang tidak menentu, namun untuk omzet per harinya bisa mendapatkan Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta,” kata Jeki.

Selain itu, ada pedagang hijab wanita Zainal Mustafa (25) yang berjualan sejak 2019 sebelumnya pernah berjualan baju anak, kaos dewasa dan saat ini berjualan hijab.

Zainal berharap, setelah PPKM dicabut konsumen dapat kembali membeli di Pasar Tanah Abang tanpa takut adanya pandemi.

“Pada pandemi kita vakum berjualan selama setengah tahun, dan penjualan baru meningkat pada akhir tahun 2022,” ujar Zainal.

Zainal mengaku mengalami peningkatan omset penjualan hingga mencapai Rp 8 juta dalam satu hari.

“Omset penjualan untuk hari libur bisa mencapai Rp 8 juta tetapi kalau hari biasa di bawah Rp 5 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, Pembeli di Pasar Tanah Abang yang bernama Utin (39) asal Pandeglang, menyatakan sering berbelanja di pasar ini dan barangnya untuk dijual kembali di daerah tempat tinggalnya.

PPKM Dicabut, Presiden Jokowi Sebut Kekebalan Komunal Capai 98,5 Persen

“Saya rutin berbelanja di Pasar Tanah Abang karena saya pedagang di daerah Pandeglang, dan dalam seminggu dapat berbelanja sebanyak dua hingga tiga kali ke sini,” kata Utin di Jakarta pada Senin, 2 Januari 2023.

Utin mengatakan, dirinya dapat berbelanja di pasar ini dengan budget sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dalam sekali berbelanja.

“Biasanya beli pakaian, baju, gamis, kerudung dan lain sebagainya, dengan total biasanya di atas Rp 3 juta,” jelas Utin.

Presiden Joko Widodo secara resmi menyudahi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi Covid-19 yang sudah melandai di Indonesia pada Jumat, 30 Desember 2022.

“Karena 2022 tahun yang tidak mudah, tahun sebelumnya juga jauh dari kemudahan. Sehingga kita harapkan di tahun 2023 ini ada optimisme karena PPKM sudah dicabut,” kata Presiden Jokowi. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

SAMPANG, Lingkar.news – Banjir akibat luapan sungai di Kota Sampang, Jawa Timur, pada Minggu, 1 Januari 2023 merendam 5 kelurahan dan 4 desa. Hal ini menyebabkan aktivitas warga di kota tersebut lumpuh.

Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sampang, Asroni mengatakan bahwa, jumlah desa dan kelurahan terdampak banjir itu, berdasarkan laporan tim lapangan yang disampaikan ke BPBD Kota Sampang hingga Minggu, 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB.

“Saat ini tim terus melakukan pemantauan dan mengevakuasi warga yang terjebak banjir, terutama warga lanjut usia dan anak-anak,” katanya pada Minggu, 1 Januari 2023.

Duka Malam Tahun Baru, 1.552 KK Terdampak Banjir di Pamekasan

Ketinggian genangan banjir di 4 desa dan 5 kelurahan itu bervariatif, antara 40 cm hingga 1 meter. Bahkan, di beberapa titik ada yang mencapai 2 meter.

Asroni menjelaskan, dari 4 desa dan 5 kelurahan yang tergenang banjir itu, yang terparah di Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang dan Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang.

“Kedua kelurahan ini parah, karena berada di dekat aliran Sungai Kalikamuning yang meluap itu. Banjir yang terjadi kali ini kan disebabkan oleh sungai yang meluap akibat hujan deras di hulu sungai,” tuturnya.

Selain menggenangi perkampungan warga, banjir yang melanda Kota Sampang itu juga menggenangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sampang.

Menurut Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Sampang Fajarisman, ketinggian genangan banjir di sekitar Rutan Sampang antara 30 hingga 40 cm.

“Tapi genangan air di Rutan hanya pada area luar atau halaman rutan. Sementara ruang tahanan warga binaan disebut masih aman dari banjir,” ungkapnya.

Menurut Fajarisman, jika banjir semakin deras, kemungkinan ruang tahanan juga bisa tergenang.

“Karena itu, penjagaan di sekitar rutan kita perketat. Khawatir genangan banjir semakin tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, hingga sekitar pukul 21.45 WIB, banjir yang menggenangi Kota Sampang belum surut.

Ketinggian genangan air di jalan protokol kota ini antara 30 hingga 40 cm. Sedangkan di sebagian perkampungan warga, genangan air mencapai 50 cm hingga 1 meter lebih. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

JAKARTA, Lingkar.news – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat, 30 Desember 2022.

“Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022,” ungkap Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022.

Presiden Jokowi mengatakan, dengan demikian maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

“Namun demikian, saya minta seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap berhati-hati dan waspada,” tuturnya.

Presiden menjelaskan, Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.

“Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 semakin terkendali,” ucapnya.

Menurut Presiden Jokowi, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan hanya sebesar 3,35 persen.

Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar WHO”, kata Presiden Jokowi.

Meski PPKM dicabut, pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos).

“Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak akan tetap diterapkan.

“Beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” kata Presiden Jokowi. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Cuaca buruk dan fenomena gelombang tinggi berimbas pada terhambatnya penyaluran dan distribusi bahan pangan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan, terpinggir dan terluar.

Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi agar pasokan kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah tersebut tetap terjaga.

“Kondisi sekarang memang dilematis, cuaca buruk dan gelombang tinggi tidak bisa dihindarkan yang membuat distribusi pangan jadi terhambat, terutama ke wilayah kepulauan. Saya kira pemerintah harus segera mencari solusi dan memastikan pasokan pangan aman,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin di Jakarta, pada Kamis, 29 Desember 2022.

Antisipasi Cuaca Ekstrem, BRIN Lakukan Modifikasi Cuaca

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk mengintensifkan koordinasi perihal persoalan tersebut.

Di sisi lain, Gus Muhaimin (Cak Imin) juga mendorong pemerintah daerah dalam menangani masalah pangan dapat melakukan optimalisasi koordinasi sekaligus kerja sama dengan daerah lain.

“Kuncinya koordinasi antar pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pusat harus lebih intensif cek kebutuhan-kebutuhan di daerah terutama yang di kepulauan, terpinggir dan terluar. Prioritaskan mereka dalam distribusinya,” tutur legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Gus Muhaimin berkata, koordinasi antar daerah berperan memangkas jalur distribusi penyediaan pangan, terutama saat dilanda cuaca buruk seperti saat ini. Ia juga menyinggung perlunya gotong royong dalam menjaga ketersediaan pangan hingga stabilisasi harga.

“Jadi kerja sama antardaerah amat sangat penting, juga mengurangi risiko inflasi komoditas pangan karena suplai yang sama dari daerah lain bisa dikontrol. Poin pentingnya adalah gotong royong, dengan begitu dapat menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan juga bisa menguntungkan bagi daerah lain yang butuh,” tutur Gus Muhaimin menutup pernyataan resminya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)