Arsip Tag: Berita Koran Lingkar

PDIP Desak Revisi Permendikbud Nomor 2/2024 agar UKT Diturunkan

JAKARTA, Lingkar.news – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Fraksi PDIP di DPR RI diberikan mandat untuk memperjuangkan hal ini.

“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Puan dalam Rakernas yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).

Rekomendasi ini, menurut Puan, muncul setelah mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi yang dianggap memberatkan mahasiswa.

Diketahui, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selain fokus pada isu UKT, Rakernas V PDIP juga membahas berbagai masalah nasional lainnya. PDIP menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat melalui program-program kerakyatan.

“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” jelas Puan.

Selain itu, PDIP juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Rakernas V mendesak implementasi kebijakan Net Zero Emission dan penghentian deforestasi secara serius.

Puan juga menyoroti pentingnya melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi agar tidak mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.

“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” tambahnya.

Rekomendasi-rekomendasi ini menandai komitmen PDIP untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan nasional.

Rakernas V ini diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkelanjutan. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Bukan Koalisi dan Oposisi, Begini Manuver Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, Lingkar.news Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa tiga partai politik koalisi di Pemilu 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo tetap setia dengan PDIP.

“Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.

Megawati berterima kasih atas kesetiaan ketiga partai koalisi, PPP, Hanura, dan Perindo.

“Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.

Megawati mengatakan bahwa PDIP tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

“Jadi, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut, lalu apa, ya? Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.

Sementara itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, memaknai pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP ingin membawa partai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.

Ia menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang. PDI Perjuangan akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada bulan Oktober 2024.

“Jadi, narasi pidatonya sangat jelas, sangat clear kelihatan arah-arah PDI Perjuangan itu akan lebih condong menjadi partai oposisi,” kata Ujang.

Walaupun begitu, posisi PDIP akan menjadi oposisi menurutnya akan baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berada di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Itu sehat, untuk demokrasi ke depan, ada yang di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan agar juga ada check and balances,” ucapnya.

Di samping itu, Ujang menilai posisi PDIP di tingkat nasional itu tidak akan seluruhnya berpengaruh pada konstelasi politik di sejumlah daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, dia menilai PDIP berkemungkinan tidak akan berkoalisi dengan partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah-daerah strategis, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

“Di daerah strategis itu Koalisi Indonesia Maju tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu, tetapi di daerah lain bisa,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadir di Rakernas V PDIP, Ini Alasannya

JAKARTA, Lingkar.newsPresiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024.

Hal ini dikonfirmasi oleh Plt. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana. Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi saat ini sedang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Kegiatan internal di Istana Yogyakarta,” ungkap Yusuf, Jumat (24/5).

Sebelumnya, PDI Perjuangan telah menginformasikan bahwa mereka tidak mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rakernas tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, menyampaikan bahwa keputusan tersebut bukan karena alasan politik, melainkan karena mengetahui jadwal Presiden dan Wakil Presiden yang begitu padat.

“Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk,” ujarnya.

Selain itu, Djarot menegaskan bahwa Rakernas V PDI Perjuangan memang hanya diperuntukkan untuk internal partai. Rakernas ini mengangkat tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”.

Pada hari pertama Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menyampaikan pidato politik di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat ini. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Gerindra Sebut Kabinet Prabowo Mulai Dibahas, Berapa Jatah Menteri bagi Partai Koalisi?

JAKARTA, Lingkar.news Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa sudah mulai ada pembicaraan tentang formasi kabinet di antara partai koalisi yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kendati begitu Muzani mengaku belum mengetahui terkait jatah jumlah menteri bagi masing-masing partai pendukung tersebut. Karena menurutnya hal itu merupakan pembahasan di antara para ketua umum (ketum) partai.

“Itu sepenuhnya pembicaraan antara ketum partai koalisi dengan presiden terpilih, saya belum intip pembicaraannya,” kata Muzani, Rabu, 22 Mei 2024.

PKB Diisukan Dapat Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran

Di samping itu, menurutnya, Prabowo sebagai presiden terpilih menyatakan bakal merangkul kepada partai yang mendukung maupun tidak mendukung dirinya demi menjaga persatuan dan kesatuan. Hal itu menurutnya selaras dengan ide rekonsiliasi yang disampaikan berbagai kalangan.

“Akan mengayomi yang memilih maupun tidak memilih. Saya kira ini bentuk komitmen presiden terpilih Prabowo terhadap kerukunan, kebersamaan,” ujarnya.

Adapun Muzani menyampaikan terkait pembicaraan formasi kabinet itu guna merespons pernyataan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang menyampaikan keyakinannya bahwa PAN bakal mendapat lebih dari empat kursi menteri.

Saleh pada Selasa, 21 Mei 2024 mengatakan hal itu karena PAN merupakan partai yang loyal terhadap Prabowo. Dia mengatakan PAN bersama-sama Prabowo selama 10 tahun di luar pemerintahan.

“Kalau misal ada kader PAN yang menyebut empat (kursi menteri), itu doa dan harapan. Tapi kalo doa, jangan tanggung, jangan empat, kasih lima, enam, nah itu yang masuk akal,” kata Saleh. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Menteri Nadiem akan Stop Kenaikan UKT yang tak Masuk Akal

Jakarta, LIngkar.news – Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memastikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah menghentikan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi yang tidak rasional.

“Saya berkomitmen beserta Kemendikbudristek memastikan, karena tentunya ada rekomendasi dari kami, untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan,” katanya dalam Raker bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (12/5)

Hal itu disampaikan oleh Nadiem untuk menanggapi isu yang sedang beredar di masyarakat terkait biaya UKT yang melonjak tinggi hingga menyebabkan adanya demo mahasiswa di berbagai daerah.

Nadiem mengingatkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) bahwa apabila terdapat kenaikan biaya UKT yang bahkan untuk mahasiswa dengan tingkat ekonomi lebih tinggi harus tetap rasional dan masuk akal.

Ia mengaku mendengar banyak desas-desus mengenai lompatan biaya UKT yang cukup fantastis terhadap UKT di atas golongan kedua di beberapa PTN.

Nadiem pun memastikan pihaknya akan segera mengevaluasi, mengecek, hingga melakukan assessment terhadap kenaikan UKT yang tidak wajar ini sehingga nantinya kenaikannya akan diberhentikan.

“Saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan program studi untuk memastikan kalau pun ada peningkatan harus rasional, masuk akal, dan tidak terburu-buru apalagi melakukan lompatan (UKT) yang besar,” katanya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie mengatakan terdapat penambahan kelompok UKT di beberapa PTN terutama untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa dari keluarga yang mampu.

Sementara permasalahan terjadi karena kampus memberikan lompatan biaya UKT sangat besar yang biasanya terjadi mulai dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata lima sampai 10 persen hingga menjadi menjadi polemik bagi mahasiswa.

Dalam hal ini, Nadiem mengatakan peraturan UKT baru tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru tahun ajaran mendatang sehingga tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi.

Selain itu, peraturan itu juga tidak akan diterapkan terhadap mahasiswa baru dengan kemampuan ekonomi belum memadai karena mereka akan masuk UKT golongan satu dan dua dengan besaran yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak akan berdampak besar bahkan sama sekali pada mahasiswa dengan tingkat ekonomi belum memadai. Dalam UKT ada tangganya dan tangga terendah yaitu satu dan dua tidak akan berubah,” kata Nadie (rara-lingkar.news)

Ditjen Perkebunan Diperas SYL, Uang Rp 317 Juta Dipakai untuk Bayar Kiai hingga Servis Mobil

JAKARTA, Lingkar.news – Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah mengaku diperas mantan Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL). Nominalnya mencapai Rp 317 juta.

Adapun uang hasil pemerasaan itu, aku Andi Nur Alamsyah saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/5), digunakan SYL untuk memenuhi keperluan pribadi seperti servis mobil hingga membayar kiai.

“Sekitar Rp317 juta,” katanya.

Bukan hanya itu saja, Andi juga memberikan rincian terkait penggunaan uang itu. Salah satunya, SYL menggunakan uang sebesar Rp 26 juta untuk membayar tiket keluarganya dari Makassar pada Desember 2022.

“Itu permintaannya dari Pak Panji (eks ajudan SYL) ke travel sebesar Rp36 juta,” tutur dia.

Pemerasan berlanjut, Andi mengaku, Ditjen Perkebunan juga diperas untuk membayar kekurangan dana umrah pada Januari 2023.

“Kami ikut sharing terkait dengan kekurangan perjalanan dinas luar negeri yang terkait dengan umrah itu sebesar Rp159 juta,” ucapnya.

Adapun pada Agustus 2022, sambung Andi, pihaknya membiayai pemberian bantuan dari SYL kepada kiai di Karawang. Jumlahnya sebesar Rp102 juta.

Selanjutnya, SYL juga meminta untuk dibayarkan servis mobil pribadi-nya.

“Terus ada servis mobil Mercy Pak Menteri tanggal 22 Juli 2022 yang dimintakan oleh Pak Panji … itu sebesar Rp19 juta,” imbuh dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sumber uang Rp317 juta itu diambil dari pemotongan uang dinas perjalanan anak buah SYL di Ditjen Perkebunan yang disebut sebagai kontribusi perjalanan. Persentase pemotongan itu sekitar 30–40 persen.

“Bisa 30 persen, 40 persen. Misalnya, dapat Rp1 juta, kali 30 persen dari Rp1 juta, dipotong masing-masing yang melakukan perjalanan,” ucap Andi.

Andi mengaku, pegawai Ditjen Perkebunan mengeluh dengan adanya pemotongan itu, tetapi mereka pasrah karena terpaksa. Andi sendiri juga mengalami pemotongan uang perjalanan dinas tersebut.

Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayar kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Lingkar Network | Antara – Lingkar.news)

Pesawat Latih Ringan PK-IFP Jatuh di BSD Tangsel, 3 Orang Meninggal Dunia

TANGERANG, Lingkar.news – Pesawat latih ringan dengan nomor penerbangan PK-IFP milik Indonesia Flying Club jatuh di kawasan Jalan Lapangan Sunburst, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (19/5) siang, sekitar pukul 14.09 WIB. Kecelakaan tragis ini menyebabkan tiga orang penumpang meninggal dunia.

Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso, mengonfirmasi bahwa ketiga korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, untuk proses identifikasi lebih lanjut.

“Ketiganya langsung kita larikan ke RS Kramatjati, Jakarta. Semua sudah berhasil dievakuasi,” ujar AKBP Ibnu Bagus Santoso di lokasi kejadian.

Para korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut adalah Pulung Darmawan, warga Bandung, Jawa Barat; Mayor Suanda, yang asal daerahnya belum diketahui; dan Farid, yang juga asal daerahnya belum diketahui.

“Untuk sekarang kita akan serahkan ke KNKT melaksanakan identifikasi dari para korban,” tambah AKBP Ibnu.

Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan mengalami beberapa kendala, terutama karena kondisi badan pesawat yang hancur sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra. Namun, kondisi fisik para korban dilaporkan masih utuh.

Kronologi kejadian masih belum dapat dipastikan secara detail. Namun, diketahui bahwa pesawat PK-IFP tersebut sedang dalam perjalanan dari Pondok Cabe menuju Tanjung Lesung, Banten.

“Pada saat kejadian memang terjadi hujan lebat, untuk lengkapnya nanti pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang akan menjelaskan,” ungkap Kapolres.

Selanjutnya, tim penyelamat akan melakukan evakuasi terhadap puing-puing dan badan pesawat untuk dibawa ke Pondok Cabe sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut.

Insiden ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang dan masyarakat, mengingat pentingnya keselamatan dalam penerbangan.

Informasi lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan pesawat akan disampaikan oleh KNKT setelah proses investigasi selesai. (Lingkar Network | Antara – Lingkar.news)

Khofifah-Emil Sebut Jalin Komunikasi dengan PDIP soal Pilkada Jatim 2024

JAKARTA, Lingkar.news Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar ParawansaEmil Elistianto Dardak kompak menyebut sedang menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.

“Ya, kami tetap komunikasi,” kata Khofifah, Gubernur Jatim periode 2019-2024, pada Jumat, 17 Mei 2024 malam.

Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 juga menyampaikan hal serupa saat tiba di acara pemberian dukungan resmi Partai Golkar untuk Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim.

“PDIP juga sebenarnya berjalan. Ibu (Khofifah) juga berjalan. Insya Allah suasana sangat cair, akrab,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, masih enggan berkomentar mengenai peluang PDIP, partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM), untuk mendukung Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim 2024.

“Kami bicaranya ‘kan dengan KIM, di luar itu kami tidak akan memberikan komentar. Itu harus dibahas di kantor yang lain,” ungkapnya.

Partai Golkar merupakan anggota KIM untuk mengusung Presiden-Wakil Presiden terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Partai lain yang tergabung dalam KIM meliputi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara PDIP saat Pilpres 2024 mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Di sisi lain, Airlangga sempat berkelakar bahwa Khofifah-Emil akan maju pada Pilkada DKI Jakarta.

“Tadinya kami pikir Khofifah sama Emil mau ke Jakarta, makanya saya panggil malam ini. Ternyata tetap di Jawa Timur,” ujarnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Mahasiswa Menjerit Biaya PTN Tinggi, Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah UKT

JAKARTA, Lingkar.news Banyak pihak memprotes tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi menyusul pernyataan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) terdapat penambahan kelompok uang kuliah tunggal (UKT).

Seperti disampaikan Gerakan Komunitas Aktivis Milenial Indonesia (Gen KAMI) yang meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan biaya UKT yang wajib dibayarkan mahasiswa setiap semesternya.

Gen KAMI juga meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk segera membatalkan kenaikan UKT serta mengevaluasi secara menyeluruh operasional perguruan tinggi negeri.

“Jangan sampai desentralisasi kampus justru semakin menonjolkan komersialisasinya, apalagi kalau sampai mengorbankan mahasiswa,” kata dia.

Sementara itu Kemendikbudristek menegaskan perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki otonom untuk menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), namun harus tetap memperhatikan batasan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie,
menyatakan penetapan besaran UKT tetap ada batasannya, yaitu untuk UKT kelompok paling tinggi maksimal sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

“Penetapan besaran UKT tetap ada batasannya yaitu untuk UKT kelompok paling tinggi maksimal sama dengan besaran BKT,” ujarnya, Kamis, 16 Mei 2024.

Tjitjik  mengatakan perguruan tinggi memang memiliki kewenangan otonom untuk menetapkan besaran UKT golongan tiga dan seterusnya, sedangkan untuk golongan satu dan dua sudah ditetapkan pemerintah.

Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pemerintah perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

SSBOPT merupakan acuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara periodik diriviu dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.

SSBOPT tersebut menjadi dasar pengalokasian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan penetapan BKT dengan BKT sendiri adalah dasar penetapan UKT untuk setiap program studi diploma dan sarjana.

Namun saat ini, kata Tjitjik, intervensi pemerintah melalui BOPTN baru bisa menutup sekitar tiga puluh persen biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pada sisi lain, Tjitjik menjelaskan permasalahan terjadi karena kampus memberikan lompatan biaya UKT sangat besar yang biasanya terjadi mulai dari UKT golongan empat ke lima dan seterusnya dengan besaran lima sampai 10 persen.

Hal itu pada akhirnya menjadi polemik hingga terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) beberapa waktu belakangan ini di sejumlah daerah.

Ia pun memastikan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan para pimpinan PTN agar penyesuaian UKT tidak melebihi batas standar pembiayaan yang telah ditentukan.

“Ini harus sesuai aturan yang berlaku. PTN juga harus terus melakukan sosialisasi terkait UKT kepada para pemangku kepentingan masing-masing,” kata Tjitjik. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Sopir Bus Rombongan Study Tour SMK Lingga Kencana Resmi Jadi Tersangka

Subang, Lingkar.news – Sopir bus rombongan study tour SMK Lingga Kencana Depok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi dalam peristiwa kecelakaan di jalan turunan Ciater, Kabupaten Subang, Jabar, Sabtu (11/5), yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia.

Direktur Lau Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Wibowo dalam keterangannya di Subang, Selasa (14/5), menyebut penetapan status tersangka pada sopir bus bernama Sadira dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti yang cukup.

“(Atas peristiwa kecelakaan itu) telah kita lakukan langkah-langkah penanganan pascakejadian laka lantas untuk memberikan kepastian hukum,” katanya.

Di antara langkah-langkah yang dilakukan setelah terjadi kecelakaan itu ialah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, meliputi sopir bus, kondektur atau kernet, penumpang bus serta saksi yang ada di TKP dan ahli.

Langkah lain yang dilakukan ialah memeriksa fisik kendaraan bus yang didukung Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

“Dari langkah-langkah yang telah dilakukan itu, kita mendapatkan hasil bahwa di TKP tidak ditemukan bekas pengereman, namun yang ada hanyalah bekas gesekan antara bus dengan aspal,” kata Dirlantas.

Sedangkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sopir bus, Sadira, yang merupakan warga Kota Bekasi itu telah mengetahui kalau kendaraan itu bermasalah dalam hal pengereman.

Di antara pemeriksaan yang telah dilakukan, kata Dirlantas, diketahui fakta-fakta bahwa di dalam kantong ruang udara kompresor ditemukan campuran oli dan air.

Kemudian oli pada kendaraan bus ditemukan dalam keadaan keruh dan di dalam minyak rem tersebut terdapat air yang melebihi 4 persen.

Fakta lainnya, jarak antara kampas rem di bawah standar seharusnya serta terjadi kebocoran O-Ring di dalam ruang relief foam.

“Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penyebab dari terjadinya laka lantas tersebut, yaitu karena adanya kegagalan fungsi pengereman,” kata dia.

Pihak kepolisian, berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya dan ahli, menetapkan tersangka dalam peristiwa kecelakaan di jalan turunan Ciater adalah pengemudi bus atas nama Sadira.

“Selanjutnya kita juga akan memintai keterangan pihak perusahaan maupun kepada ahli transportasi,” katanya. (rara-lingkar.news)