PURWOKERTO, Lingkar.news – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir karena BMKG memprakirakan wilayah itu memasuki awal musim hujan pada dasarian ketiga atau akhir bulan Oktober.

“Sesuai perintah Pak Pj (Penjabat) Bupati, kami mempersiapkan rencana mitigasi dan rencana kontinjensi. Kami juga telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Budi Nugroho di Purwokerto, Banyumas, Kamis, 5 Oktober 2023.

Menurut dia, pihaknya juga memetakan potensi bencana tanah longsor dan banjir serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak selaku pihak yang berwenang terhadap sungai-sungai di Banyumas.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan menggelar apel kesiapsiagaan sebagai titik awal dari gerakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Banyumas.

“Apel tersebut juga sebagai upaya pencegahan ancaman maupun pengurangan risiko bencana pada musim hujan dengan cara membersihkan gorong-gorong, saluran air, dan sebagainya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan secara kearifan lokal, masyarakat sebenarnya juga telah mengetahui dan memahami lokasi-lokasi rawan tanah longsor di daerahnya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat yang bermukim di daerah rawan longsor diimbau untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana tersebut dengan mengakses informasi cuaca melalui media sosial yang dikelola BPBD Banyumas maupun BMKG.

“Juga melakukan deteksi dini terhadap potensi bencana longsor, termasuk menutup rekahan-rekahan tanah dengan tanah liat agar tidak longsor karena kemasukan air saat hujan,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, tanah di daerah perbukitan atau tebing yang mengalami retak-retak akibat kemarau sangat berpotensi untuk longsor ketika terkena air hujan.

Selain itu, lanjut dia, kerimbunan pepohonan di tebing juga harus dikurangi agar tanahnya tetap kuat menahan beban ketika musim hujan.

“Wilayah rawan longsor di Kabupaten Banyumas, antara lain Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Gumelar, Pekuncen, Lumbir, Banyumas, Ajibarang, dan Kedungbanteng. Sementara wilayah rawan banjir di antaranya Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Lumbir, dan Wangon,” ungkapnya.

Disinggung mengenai dampak musim kemarau, Budi mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.

Berdasarkan data hingga Kamis pagi, 5 Oktober 2023, kata dia, jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 20.625 keluarga yang terdiri atas 66.805 jiwa yang tersebar di 58 desa dari 17 kecamatan.

“Hingga saat ini, bantuan air bersih yang telah didistribusikan oleh BPBD bersama institusi lainnya mencapai 592 tangki yang setara 2.862.000 liter serta 510 galon air mineral. Bantuan air bersih juga didistribusikan untuk dua sekolah di Banyumas,” jelasnya.

Ia mengatakan dari jumlah tersebut, bantuan air bersih yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas dan telah disalurkan oleh BPBD sebanyak 371 tangki setara 1.782.000 liter. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

TEMANGGUNG, Lingkar.news – Penjabat (Pj) Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo mengingatkan adanya sanksi pemecatan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dan terlibat politik praktis selama tahapan Pemilu 2024.

“Kami mewanti-wanti ASN agar tidak terlibat politik praktis pada Pemilu 2024. Selain sanksi teguran, sanksi terberat adalah pemecatan jika terbukti dan tidak menjaga sikap netralitas,” kata Hary usai menerima audiensi dari jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung di Ruang Gajah Kantor Bupati Temanggung, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Dia pun meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Temanggung untuk bersikap netral dan mendukung Bawaslu dalam menindak ASN terbukti berpolitik praktis selama tahapan Pemilu Serentak 2024.

“Saya meminta agar ASN untuk bersikap netral. Hal ini penting karena ASN, perangkat desa, atau pun kepala desa harus bersikap netral. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan Bawaslu untuk bersama-sama meminimalkan agar ASN tidak ikut dalam ranah politik,” jelas Hary.

Dia juga meminta seluruh ASN dan perangkat desa tetap bekerja secara profesional dan fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Siapa pun ASN yang bergerak di ranah politik akan kami lakukan langkah-langkah tegas, karena regulasinya sudah jelas,” tegasnya.

Selain pengawasan terhadap netralitas ASN di lingkungan Pemkab Temanggung, Bawaslu setempat juga intensif melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Roni Nefriyadi mengatakan, Temanggung menempati urutan ke-14 nasional dan urutan pertama sebagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang marak terjadi praktik politik uang pada Pilkada 2018.

“Kami terus menjalin komunikasi dan kerja sama kepada seluruh pihak, baik dari pemda maupun seluruh elemen masyarakat. Hal itu yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan edukasi dan regulasi. Sehingga, masyarakat nanti akan terdidik untuk tidak menerima apa pun yang dikasih caleg maupun calon yang maju dalam Pilkada 2024,” ujar Roni. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

JEPARA, Lingkar.news – Kabupaten Jepara kembali meraih prestasi yang membanggakan. Kini, Kabupaten Jepara mendapat penghargaan dan apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, Kabupaten Jepara memperoleh alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2023 sebesar Rp 24,4 miliar. Kabupaten Jepara berhasil meraih empat kategori yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan kinerja percepatan belanja daerah. 

Tak hanya itu, di tingkat Jawa Tengah (Jateng) hanya ada tiga kabupaten/kota yang mendapatkan insentif untuk empat kategori sekaligus salah satunya adalah Kabupaten Jepara.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, penghargaan ini adalah prestasi dari seluruh elemen masyarakat Jepara termasuk Forkopimda yang telah bersinergi membangun Kabupaten Jepara.

“Ini adalah buah kerja keras kita bersama. Semangat gotong royong dan bahu membahu dengan tekad kuat menyejahterakan masyarakat,” tutur Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023 di Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Dana insentif fiskal tersebut, kata Edy, nantinya akan digunakan untuk menuntaskan kemiskinan, pengentasan stunting, pengembangan produk-produk usaha kecil yang ada di Jepara, hingga percepatan belanja daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Ronji saat ditemui di Jepara, pada Selasa, 3 Oktober 2023 mengaku sangat bersyukur karena Bumi Kartini-julukan Kabupaten Jepara dapat kembali meraih penghargaan dari Kemenkeu.

“Alhamdulillah Kabupaten Jepara kembali mendapat apresiasi dari Kemenkeu atas capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Ronji.

Ia menyebut, ada empat kategori yang berhasil diraih Kabupaten Jepara, yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan kinerja percepatan belanja daerah. 

“Jepara mendapat apresiasi dan intensif semua kategori tersebut,” ucap Ronji. 

Atas capaiannya itu, kata Ronji, Kemenkeu memberikan alokasi dana fiskal sebesar Rp 6,3 miliar (penanganan kemiskinan), Rp 6,4 miliar (penurunan stunting), Rp 5,7 miliar (penggunaan produk dalam negeri), dan Rp 5,9 miliar (percepatan belanja daerah). 

“Total alokasi yang kita dapatkan senilai Rp 24,4 miliar,” imbuhnya.

Ronji menyebut, di tingkat Jawa Tengah (Jateng) hanya ada tiga kabupaten/kota yang mendapatkan insentif untuk empat kategori sekaligus yaitu Kabupaten Jepara, Sragen, dan Grobogan. Sedangkan, 23 kabupaten/kota lain ada yang mendapatkan dua atau tiga kategori. 

Sebagai informasi, sebelumnya Kabupaten Jepara juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang kinerja pengendalian inflasinya mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat hingga mendapatkan hadiah Rp 9,6 miliar. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)

Empat kategori yang berhasil diraih Jepara:

1. Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Kinerja penurunan stunting.
3. Kinerja penggunaan produk dalam negeri.
4. Kinerja percepatan belanja daerah.

Alokasi dana fiskal dari Kemenkeu untuk Jepara:

1. Penanganan Kemiskinan = Rp 6,3 miliar.
2. Penurunan Stunting = Rp 6,4 miliar.
3. Penggunaan produk dalam negeri = Rp 5,7 miliar.
4. Percepatan belanja daerah = Rp 5,9 miliar.

Total = Rp 24,4 miliar.

Sumber: Berita Koran Lingkar

KENDAL, Lingkar.news – Selain Sistem Hantar Obat Pasien ke Rumah atau Shobat Simah, layanan Sistem Informasi Antrean Farmasi Rawat Jalan atau Siafar Raja juga diharapkan menjadi solusi permasalahan antrean di loket farmasi RSUD dr. H. Soewondo Kendal.

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Soewondo Kendal, dr. Tri Hariyani, menjelaskan bahwa layanan Siafar Raja merupakan sistem yang bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat proses penyiapan obat bagi para pasien. 

“’Kan kami sudah sistem rekam medik elektronik, nah, beberapa waktu lalu kita belum integrasikan. Sekarang sudah kita integrasikan. Sehingga pada saat pasien mengambil nomor antrean, itu akan langsung terkoneksi, resep juga langsung terkoneksi,” terangnya.

Begini Alur Pengantaran Obat Pasien RSUD Soewondo Kendal Melalui Shobat Simah

Selain itu, menurut dr. Tri Hariyani, melalui Siafar Raja pasien dapat memantau proses penyiapan obat melalui display yang terdapat di loket farmasi.

“Tahap-tahap penyiapan obat di dalam farmasi, baik dari proses verifikasi, penyiapan, penempelan etiket dan lain sebagainya, itu akan tertampil di display layanan,” imbuhnya.

Dengan system yang sedemikian rupa, pasien yang tidak menggunakan Shobat Simah akan mengetahui sampai dimana proses penyiapan obatnya. 

“Jadi mereka bisa tahu, oh, obatnya sedang proses, nomor antrean ini sudah selesai. Sehingga dia dapat memperkirakan kira-kira akan terima obatnya kapan,” bebernya.

Namun demikian dirinya berharap, pasien dapat memanfaatkan program Shobat Simah. Sehingga pasien cukup menunggu pengantaran obat di rumah dan tidak perlu mengantre lama. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Koran Lingkar)

KENDAL, Lingkar.news – Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kendal tak perlu mengantre obat hingga berjam-jam di loket farmasi. Sistem Hantar Obat Pasien ke Rumah (Shobat Simah) mempermudah layanan farmasi kepada pasien dengan biaya pengantaran hanya Rp9.000.

RSUD Soewondo Kendal telah menjalin kerja sama dengan salah satu jasa pengantaran yakni JNE untuk melancarkan layanan Shobat Simah. Tarif Rp9.000 yang dikenakan berlaku untuk pengantaran di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Soewondo Kendal, dr. Tri Haryani Nur Liyana, menjelaskan bahwa saat di loket farmasi pasien akan diarahkan untuk mengambil antrena dan ditanya apakah akan menggunakan Shobat Simah atau tidak. Jika iya maka pada nomor antrean akan diberikan tanda.

Shobat Simah dan Siafar Raja Jadi Solusi Masalah Antrean Obat di RSUD Soewondo Kendal

Selanjutnya, pasien akan diarahkan ke petugas untuk mendapatkan edukasi terkait obat yang diresepkan tersebut.

“Edukasi tetap kita berikan, meskipun obatnya diantar. Nah, di sini pasien akan kita beri tahu obatnya apa saja, jumlahnya berapa, cara minumnya bagaimana, efek samping yang ditimbulkan,” jelasnya.

Kemudian, usai diberikan edukasi pasien langsung diarahkan ke loket JNE yang ada di ruang tunggu farmasi untuk untuk keperluan administrasi data, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah proses selesai obat langsung akan diantar ke alamat pasien.

“Kami informasikan tarifnya adalah Rp.9000, untuk seluruh area di Kabupaten Kendal. Di kecamatan manapun itu hanya Rp9.000. Setelah melakukan administrasi, pasien akan diberikan resi untuk mengecek keberadaan obatnya sampai mana. Dan setelah itu pasien bisa pulang, jadi tidak terlalu menunggu lama di situ,” terangnya.

Shobat Simah RSUD Soewondo Kendal Dapat Respon Positif Pasien

Lebih lanjut, petugas JNE akan mengambil obat ke farmasi dan langsung melakukan packing, untuk kemudian langsung dikirimkan ke alamat pasien.

“Jadi packing-nya itu langsung di sini, tidak di kantor pusat JNE dulu. Nah setelah itu langsung dikirim ke rumah pasien. Dan dari JNE ini menyediakan kurir sendiri, jadi tidak dijadikan satu dengan pengantaran barang yang lain,” bebernya.

Sementara itu petugas ekspedisi JNE, Silvia, menyampaikan untuk pendaftaran, pasien harus ke loket farmasi terlebih dahulu. Setelah mendapatkan kertas yang distempel oleh petugas farmasi, kemudian langsung ke gerai Shobat Simah untuk melakukan registrasi dan melengkapi data diri.

“Setelah itu pasien akan mendapatkan nomor resi yang berguna untuk mengecek barang udah sampai mana.Tarifnya untuk seluruh Kendal hanya Rp.9000,” pungkasnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Koran Lingkar)

BOYOLALI, Lingkar.news – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 474 tangki di 11 wilayah kecamatan yang mengalami bencana kekeringan.

“Kami pada Minggu, 1 Oktober 2023, telah mengirimkan bantuan pasokan air bersih ke Desa Bawu Kecamatan Kemusu, sebanyak 6 tangki. Sehingga totalnya sudah 470 tangki,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali Suparman di Boyolali, pada Senin, 2 Oktober 2023.

Ia mengatakan, pengiriman bantuan air bersih pada Senin, 2 Oktober 2023 terdapat 5 tangki ke Desa Kadipaten Kecamatan Andong, tetapi yang terkirim hanya 4 tangki.

“karena 1 tangki mobilnya macet di jalan,” ucapnya.

Sehingga, kata Suparman, pasokan bantuan air bersih ke daerah warga yang membutuhkan air selama musim kekeringan di Boyolali hingga saat ini mencapai 494 tangki ke 11 kecamatan.

Ia mengatakan, bantuan air bersih terbanyak di Boyolali, yakni di Kecamatan Wonosamadro sebanyak 132 tangki, kemudian Kemusu 94 tangki, Tamansari 90 tangki, Juwangi 68 tangki, Wonosegoro 55 tangki, Selo 10 tangki, Andong 9 tangki, Cepogo 6 tangki, Gladagsari 4 tangki, Karanggede 4 tangki, dan Klego 2 tangki. Sehingga total 474 tangki.

Menurut dia, desa terparah bencana kekeringan di Boyolali Kedungrejo Kemusu 56 tangki, Guwo (Wonosegoro) 36 tangki, Repaking (Wonosamodro) 31 tangki, Ngaren (Juwangi) 28 tangki, Garangan (Wonosamodro) 26 tangki, Bangle (Wonososamodro) 23 tangki, Gunungsari (Wonosamodro) 23 tangki, Kalimati (Juwangi) 22 tangki, Dragan (Tamansari ) 21 tangki, Jemowo (Tamansari) 19 tangki.

Sedangkan, Desa Jatilawang (Wonosegoro) sebanyak 18 tangki, Sambeng (Juwangi) 18 tangki, Sangup (Tamansari) juga 18 tangki, Lampar (Tamansari) 15 tangki, Kendel (Kemusu) 11 tangki, Sumur (Tamansari) 11 tangki Bercak (Wonosamodro) 10 tangki, Senden (Selo) 10 tangki dan 15 desa lainnya masih di bawah sembilan tangki. Sehingga, totalnya bantuan air sudah sebanyak 474 tangki.

“Kami sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 474 tangki ke-33 desa di 11 kecamatan di Boyolali. Kami berharap masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari melalui kepala desa atau camat setempat,” ujarnya.

Kendati demikian, masyarakat untuk bisa memanfaatkan bantuan air bersih baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat melalui CSR hanya untuk kebutuhan pokok makan dan minum.

BPBD terus memantau ke 11 kecamatan daerah bencana kekeringan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari selama bencana di daerah ini. Pihaknya berharap, musibah kekeringan segera berakhir. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

PATI, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah tahun ini lagi-lagi tidak membuka formasi tenaga teknis pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal di daerah lain, rekrutmen PPPK ini tidak hanya terkonsentrasi bagi formasi guru dan tenaga kesahatan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati dalam dua tahun terakhir.

Kebijakan ini tentu mengundang tanya, mengapa tenaga harian lepas (THL) formasi teknis lainnya tidak mendapat kesamaan hak yang sama untuk mengikuti ujian PPPK.

Keresahan ini mendorong puluhan THL atau pegawai honorer yang ada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Kecamatan menginisiasi pertemuan di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Pati, pada Senin, 25 September 2023 lalu. Dalam pertemuan, mereka membentuk forum komunikasi antar THL yang merasa dianaktirikan oleh Pemkab Pati.

BKPP Pati Sebut Ijazah THL Banyak yang Tak Sesuai Kualifikasi, Kok Bisa?

Ketua Forum Komunikasi THL Pati, Teguh Setiabudi mengungkapkan, pihaknya akan terus memperjuangkan nasib mereka (THL Teknis) agar bisa diakomodir oleh pemerintah. Menurutnya, THL OPD saat ini seakan kurang perhatian dari Pemkab yang lebih mengutamakan THL di bidang pendidikan dan kesehatan saja.

“Kami membentuk forum komunikasi seluruh THL teknis supaya ada wadahnya. Kami akan memperjuangkan nasib kami, agar THL teknis bisa diakomodir, setidaknya bisa ikut PPPK. Melalui forum ini, sekaligus nanti kami akan mempertanyakan hak kita, kok tidak diberikan kesempatan dalam PPPK,” kata Teguh usai membentuk forum komunikasi baru-baru ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Fendi Eko blak-blakan menjawab bahwa pihaknya tidak membuka formasi tenaga teknis karena masih banyak THL di lingkungan OPD yang ijazahnya tidak memenuhi kualifikasi.

Bentuk Forum Komunikasi, THL Teknis Pati Harap Bisa Ikut Seleksi PPPK

“Karena masih ada yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Jadi kita hanya buka tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, karena pelamarnya sesuai dengan ijazah,” ungkapnya saat ditemui wartawan Lingkar pada Rabu, 27 September 2023.

Dijelaskan, banyak THL yang ijazahnya tidak sesuai dikarenakan dalam perekrutannya tidak transparan. Bahkan, di beberapa OPD terdapat THL dengan ijazah SMA. Kondisi inilah, lanjut Fendi, yang membuat pihak BKPP hanya membuka PPPK untuk guru dan nakes.

“Ini yang diperlukan kajian lagi, agar mereka nantinya bisa mengikuti,” imbuhnya.

Fendi menambahkan, permasalahan rekrutmen PPPK Pemkab Pati tahun ini menimbulkan konflik lantaran THL merasa dianaktirikan. Salah satunya mengundang reaksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Penggiat Indonesia Mandiri (KMPIM).

Tuntut Keadilan, Ormas Mantra Desak Pemkab Pati Serius Perjuangkan Nasib THL Teknis

Dikatakan Fendi, bahwa pihak Ormas menuntut agar BKPP Pati memberikan keterangan perihal tata cara perekrutan PPPK. Pihak Ormas meminta agar BKPP mau beraudiensi menjawab masalah tersebut. Sayangnya, dari surat yang seharusnya melaksanakan audiensi pada Rabu tanggal 27 September 2023 lalu belum bisa terlaksana dan terus menerus tertunda dengan alasan Kepala BKPP Pati, Saiful Ikmal sedang keluar kota.

“Sesuai dengan arahan Pak Kepala memang kalau ada pertanyaan terkait surat audiensi yang diundur bisa ditanyakan ke saya. Jadi memang hari ini Pak Kepala ada giat di Jogja, sehingga audiensi ditunda,” tutup Fendi.

Untuk diketahui, di Kabupaten Pati tahun ini membuka 600 formasi PPPK, dengan komposisi 500 guru dan 100 nakes.

Di Kabupaten Kudus membuka 557 formasi, dengan komposisi 363 formasi guru, 109 nakes, dan 85 tenaga teknis lainnya.

Di Jepara membuka 1.270 formasi PPPK, terdiri dari formasi guru 881, nakes 303, dan tenaga teknis 86 formasi.

Di Kabupaten Rembang membuka 813 formasi PPPK, dengan rincian formasi guru 381, tenaga kesehatan 308, dan tenaga teknis 124.

Sedangkan di Kabupaten Blora, ada 2.101 formasi PPPK yang dibuka. Terdiri dari tenaga guru sebanyak 1.033 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 550 formasi dan tenaga teknis 518 formasi.

Dengan demikian, di eks-Karesidenan Pati, hanya di Kabupaten Pati saja yang menutup peluang bagi tenaga teknis untuk ikut berharap bisa diangkat jadi PPPK tahun ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)

SEMARANG, Lingkar.news – Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Mendag) resmi melarang TikTok Shop beroperasi. Hal itu menyusul diluncurkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023, revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah (Jateng) Ratna Kawuri mengatakan, pemerintah tidak gegabah membuat kebijakan ini. Salah satunya dengan adanya kajian berdasarkan evidence (bukti). Sebagai perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia berharap dengan upaya tersebut perdagangan yang adil (Fair Trade) akan tercipta.

“Geliat UMKM akan ramai lagi meski faktor lain juga pasti berpengaruh seperti kualitas produk, kemampuan modal, daya beli, dan masyarakat. Pemerintah harus hadir, tidak boleh semua diserahkan kepada mekanisme pasar, selama ini upaya pemerintah juga menjangkau aspek-aspek tersebut, memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan dengan berbagai fasilitas dan intervensi,”kata Ratna Kawuri, Jumat, 29 September 2023.

Sebagai sebuah sarana promosi, pihaknya sangat setuju dan mendukung akan sistem media TikTok Shop. Tetapi untuk sarana jual beli tentu ada syarat dan ketentuannya. Menurutnya ini mungkin yang perlu diluruskan.

“Saat ini dengan pemicu atau trigger dari dampak covid kemarin, UMKM sudah mereformasi diri, tidak hanya mengandalkan (penjualan) offline tetapi juga online. Hanya kita harus adil ketika usaha itu dilakukan secara offline, ada syarat legalitas dan standar yang harus dipenuhi,”imbuhnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkar.news)

PATI, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tahun ini tidak membuka formasi tenaga teknis pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini membuat Tenaga Harian Lepas (THL) kembali harus menelan kecewa, karena tak ada pintu yang terbuka bagi mereka.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati Fendi Eko mengungkapkan, pihaknya tidak membuka formasi tenaga teknis karena masih banyak THL di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ijazahnya tidak memenuhi kualifikasi.

“Karena masih ada yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Jadi kita hanya buka tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, karena pelamarnya sesuai dengan ijazah,” ungkapnya saat ditemui pada Rabu, 27 September 2023.

Tuntut Keadilan, Ormas Mantra Desak Pemkab Pati Serius Perjuangkan Nasib THL Teknis

Menurutnya, banyak THL yang ijazahnya tidak sesuai dikarenakan dalam perekrutannya tidak transparan. Bahkan, di beberapa OPD terdapat THL dengan ijazah SMA. Kondisi inilah, lanjut Fendi, yang membuat pihaknya hanya membuka PPPK untuk guru dan nakes.

“Ini yang diperlukan kajian lagi, agar mereka nantinya bisa mengikuti,” imbuhnya.

Fendi menambahkan, permasalahan rekrutmen PPPK Pemkab Pati tahun  ini menimbulkan konflik lantaran THL merasa dianaktirikan. Salah satunya mengundang reaksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Penggiat Indonesia Mandiri (KMPIM).

Bentuk Forum Komunikasi, THL Teknis Pati Harap Bisa Ikut Seleksi PPPK

Dikatakan Fendi, bahwa pihak Ormas menuntut agar BKPP Pati memberikan keterangan perihal tata cara perekrutan PPPK. Pihak Ormas meminta agar BKPP mau beraudiensi menjawab masalah tersebut. Sayangnya, dari surat yang seharusnya melaksanakan audiensi pada Rabu tanggal 27 September 2023 lalu belum bisa terlaksana dengan alasan Kepala BKPP Pati, Saiful Ikmal sedang keluar kota.

“Sesuai dengan arahan pak kepala memang kalau ada pertanyaan terkait surat audiensi yang diundur bisa ditanyakan ke saya. Jadi memang hari ini pak kepala ada giat di Jogja, sehingga audiensi ditunda,” tutup Fendi.

Untuk diketahui, di Kabupaten Pati tahun ini membuka 600 formasi PPPK, dengan komposisi 500 guru dan 100 nakes.

Di Kabupaten Kudus membuka 557 formasi, dengan komposisi 363 formasi guru, 109 nakes, dan 85 tenaga teknis lainnya.

Di Jepara membuka 1.270 formasi PPPK, terdiri dari formasi guru 881, nakes 303, dan tenaga teknis 86 formasi.

Di Kabupaten Rembang membuka 813 formasi PPPK, dengan rincian formasi guru 381, tenaga kesehatan 308, dan tenaga teknis 124.

Sedangkan di Kabupaten Blora, ada 2.101 formasi PPPK yang dibuka. Terdiri dari tenaga guru sebanyak 1.033 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 550 formasi dan tenaga teknis 518 formasi.

Dengan demikian, di eks-Karesidenan Pati, hanya di Kabupaten Pati saja yang menutup peluang bagi tenaga teknis untuk ikut berharap bisa diangkat jadi PPPK tahun ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)

PEKALONGAN, Lingkar.news – Kementerian Agama Kota Pekalongan meminta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengurus sertifikasi produk halal untuk mendukung program Kemenag RI yang menargetkan 10 juta produk memiliki sertifikat halal pada 17 Oktober 2024.

Kepala Kantor Kemenag Kota Pekalongan, Kasiman Mahmud Desky mengatakan bahwa, para pelaku UMKM Pekalongan yang ingin mengikuti program sertifikasi halal gratis ini bisa langsung menghubungi nomor 08122939053.

“Untuk mempercepat program tersebut, kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat agar dibuatkan layanan Google yang memudahkan pengguna membuat survei, jajak pendapat, dan formulir secara daring melalui link s.id/halalpekalongan2023,” kata Kasiman, pada Jumat, 29 September 2023.

Menurut dia, untuk mendapatkan sertifikat halal ini harus dipastikan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman, proses pembuatan, dan packaging  dilakukan secara halal.

Proses penerbitan sertifikat halal selama tidak ada perbaikan-perbaikan, kata dia, tidak memerlukan waktu lama dan sangat mudah.

“Sejauh ini, beberapa pelaku UMKM sudah  mengantongi sertifikat halal. Kami juga terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha agar segera mengurus sertifikat halal itu,” tuturnya.

Ia yang didampingi petugas Pendamping Proses Produk Halal, Nur Kholis Rofi’i mengatakan bahwa, untuk mendukung para pelaku UMKM ini mendapatkan sertifikasi halal, Kementerian Agama RI menyediakan 1 juta sertifikat halal gratis.

“Saat ini sudah ada 80 persen yang memanfaatkannya. Namun demikian, belum banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah bidang kuliner di daerah ini yang berminat mengurus sertifikasi halal,” ujarnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)