KUDUS, Lingkar.news – Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) kembali selenggarakan wisuda. Pada Wisuda ke-26, UMKU meluluskan sebanyak 806 Wisudawan.

Jumlah tersebut merupakan lulusan dari prodi kesehatan, S1 Farmasi, Prodi Profesi Apoteker, S1 Keperawatan, Profesi Ners, D3 Keperawatan, S1 Kebidanan, dan D3 Kebidanan.

Sejumlah 191 wisudawan mendapat predikat cumlaude dan 12 lulusan terbaik dengan nilai IPK tertinggi 3,94 diraih oleh wisudawan dari Prodi Apotker yaitu Ranti Hastuti dan Rina Rahmawati.

Hadir tamu undangan penting di antaranya, Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Drs. Sajad, M.Pd; Bupati Kudus Dr. H.M. Hartopo, S.T., M.M., M.H; Kepala LLDikti Jateng Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H; dan Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D.

Rektor UMKU Dr. Ns. Rusnoto, SKM, M.Kes (Epid) dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah menyandang gelar diploma, dan sarjana.

Ia juga menekankan pentingnya skill dan pengetahuan agar senantiasa terus di asah dari waktu ke waktu. Menurutnya, wisuda kali ini teramat spesial karena wisuda angkatan inilah yang pertama kali menggunakan gedung baru Convention Hall.

Gedung yang memiliki kapasitas tiga lantai dan sanggup menampung sebanyak 3.500 orang.

“Gedung baru Gelar baru” demikian kata beliau.

Gedung ini sangat representatif dengan pusat pelayanan terpadu. Artinya, rektorat, dan lembaga-lembaga yang dimiliki kampus berada dalam satu gedung sehingga memudahkan akses layanan kepada mahasiswa.

“Gelar ijazah bukan segalanya. Kepribadian, etos kerja, soft skill, tata krama, menghormati orang tua, menghargai sesama dan yang muda, harus kita terapkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, situasi pascapandemi merubah cara berfikir untuk pandai membaca peluang. Di era disrupsi ini, tambahnya, persaingan pasar kerja semakin ketat.

Oleh karena itu, ia meminta para wisudawan tidak hanya bisa berpikir untuk mencari pekerjaan, tetapi juga berfikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Era disrupsi, teknologi dan era berbasis cyber physical system ini, tambahnya, dipercaya akan mengurangi secara signifikan penggunaan tenaga manusia.

Menurutnya, hal ini merupakan tantangan baru bagi para alumni perguruan tinggi. Mengingat kondisi ini sudah ada di depan mata, sehingga para alumni perguruan tinggi harus menghadapi semua tantangan demi masa depan generasi bangsa.

“Saya percaya dengan growth mindset pola pikir yang membuat kita ingin selalu mengembangkan diri dan memiliki berbagai keterampilan baru, lulusan UMKU pasti dapat mengambil peran terbaik dalam mewujudkan masa depan yang gemilang. Tentu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk umat dan bangsa,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kudus diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Drs. Agus Budi Satriyo, M.H. dalam kesempatannya menyampaikan bahwa UMKU luar biasa dan lembaga perguruan tinggi yang meluluskan SDM unggul.

“Diharapkan adik bisa terus meningkatkan potensi diri. Sekali lagi selamat kepada UMKU,” katanya.

Sedangkan, Kepala LLDikti Jateng Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H. juga turut menyampaikan selamat dan menyampaikan pesan kepada wisudawan.

“Selamat kepada wisudawan yang hari ini meraih gelar resmi. Semoga ilmunya bisa diberdayakan untuk bangsa. Semoga ini menjadi langkah awal untuk meraih kesuksesan. Bantulah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka, teruslah belajar dan jangan berhenti sampai di sini,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D menekankan pentingnya mengembangkan bakat.

“Kembangkan bakat kalian yang luar biasa, manusia memiliki potensi luar biasa baik dibidang akademik maupun non akademik. Karena itu praktikkan, kembangkan terus menurus, karena itulah jalan kemajuan,” tuturnya.

Komitmen UMKU tidak berhenti sampai di situ (seremonial wisuda, red). Melalui Pusat Karir, UMKU memberikan pelayanan kepada para alumni yang telah menyandang gelar, yang akan dihubungkan dengan program internship (magang) bekerjasama dengan berbagai instansi baik negeri maupun swasta.

Saat ini, instansi yang telah bekerjasama dengan UMKU berjumlah 16 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus, Rumah Sakit Islam Pati, Rumah Sakit Arafah Rembang, Rumah Sakit Sultan Hadlirin Jepara, RS Siti Khatijah Jepara, RS PKU Muhammadiyah Gubug, RS PKU Muhammadiyah Blora, dan RS PKU Muhammadiyah Cepu.

Kemudian ada RS Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, RS Permata Bunda Grobogan, RSU Kumala Siwi Mijen, RS PKU Muhammadiyah Mayong, Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Demak, PKU Muhammadiyah Demak, RS PKU Aisyiyah Jepara.

Di mana, belasan rumah sakit tersebut siap menerima lulusan UMKU untuk berkarya secara professional. (Lingkar Network | Lingkar.news)

KUDUS, Lingkar.news – Terminal Induk Jati Kudus mulai dioperasikan kembali setelah sebelumnya lumpuh total karena tergenang banjir sejak 31 Desember 2022, sehingga tidak memungkinkan bus maupun calon penumpang masuk ke terminal.

“Alhamdulillah setelah sekitar dua mingguan (lumpuh, red) terminal dapat kembali beroperasional. Pedagang juga sudah pada mulai buka jadi sudah kembali normal,” ucap Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Induk Tipe A Jati Kudus Indarto, pada Selasa, 17 Januari 2023.

Ia mengatakan, terminal mulai aktif kembali pada Sabtu, 14 Januari 2023 setelah banjir surut. Sementara bus mulai banyak masuk ke terminal, kata dia, pada Minggu, 15 Januari 2023, termasuk bus malam yang mengangkut penumpang pada sore hari. Kalaupun masih ada bus yang belum masuk, dimungkinkan genangan banjir masih terjadi di terminal.

“Aktivitas kembali normal, penumpang juga sudah mulai terlihat ramai di terminal. Ini tinggal bersih-bersih saja. Tepat 2 minggu banjirnya,” paparnya.

Pada awal terminal dibuka, kata dia, jumlah bus penumpang yang masuk sekitar 40-an unit bus. Kemudian, pada hari berikutnya jumlah bus yang masuk meningkat hingga seratusan lebih.

Untuk calon penumpang, imbuh dia, juga bisa masuk ke terminal karena sudah tidak ada genangannya. Sedangkan untuk pembersihan lumpur akan dilakukan secara bertahap karena arealnya yang cukup luas.

Sebelumnya, akibat banjir tidak ada lagi penumpang yang masuk ke terminal karena akses masuknya terganggu oleh genangan banjir.

Sementara bus yang hendak mengangkut penumpang dialihkan di tepi Jalan Agil Kusumadya Kudus karena tidak terdampak banjir dengan tetap diawasi petugas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena lalu lintasnya juga padat. Hanya saja, kapasitasnya terbatas karena berdekatan dengan lampu pengatur lalu lintas.

Untuk itulah, perusahaan otobus (PO) bus yang memiliki garasi terdekat diimbau untuk memanfaatkannya untuk menaikkan calon penumpangnya dari garasi masing-masing, sambil menunggu genangan banjir di terminal surut. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Koran Lingkar)

Lingkar.news – Kepala Desa (Kades) se-Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi ke DPR RI pada Selasa, 17 Januari 2023.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para Kades, sebelumnya sudah pernah terjadi pada 22 Desember 2022 dengan membawa tuntutan salah satunya, masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 9 tahun.

Tahun 2023, aksi tersebut kembali digelar dengan membawa salah satu poin yang sama, yakni terkait perpanjangan masa jabatan Kades selama 9 tahun.

Poin berikutnya yang akan dibawa yaitu tentang peran Kepala Desa dalam penanganan pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih, ternyata tidak memberikan ruang maksimal terhadap kepemimpinan para Kades.

Ratusan Kades di Pati Demo ke Jakarta, Camat Dukuhseti Agus Sunarko: Semoga Berhasil dan Warga Tetap Terlayani dengan Baik

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan aksi Kades Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, yaitu mengusulkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Masa Jabatan Kepala Desa.

Pada Undang Undang Desa No 6 tahun 2014, Pasal 39 ayat (1) dan (2) menjelaskan, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

“Kami meminta agar UU Desa No 6 tahun 2014, pasal 39 di ayat 1 segera direvisi, yaitu Kepala Desa menjabat 9 tahun, bukan lagi 6 tahun,” ucap Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab), Anton Sujarwo.

Sedangkan, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Aturan 6 tahun masa jabatan Kades tersebut dinilai terlalu memberatkan. Sebab, banyak program desa yang masih belum tuntas.

Masa 6 tahun jabatan juga dinilai sebagai waktu yang singkat dalam upaya membangun harmoni masyarakat usai pemilihan Kades.

Dijelaskan, dalam aksi tersebut tidak hanya ikut menyampaikan tuntutan terkait masa jabatan 9 tahun. Tetapi juga akan menyuarakan tentang aturan dana desa. 

Sebab, secara umum kisi-kisi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 tidak menyinggung desa sama sekali.

“Kami sudah mengusulkan perbaikan undang-undang. Usulan kami dijawab dan ditanggapi dalam Prolegnas 2023 dengan berbusa-busa, tapi ternyata tidak dimasukkan,” kata Sekjen Polosoro (Paguyuban Kades Lurah dan Perangkat Desa se-kabupaten Purworejo) Dwinanto.

Sebagai Kades, ia menyayangkan usulannya tidak diakomodir baik oleh eksekutif dan legislatif dalam Prolegnas 2023.

Selain itu, menyuarakan tentang aturan dana desa (DD) yang sebelumnya muncul isu akan dikurangi. Bahkan ada beberapa pihak yang mengusulkan DD untuk dihapus.

“Jika itu terjadi maka desa akan lumpuh, desa tidak akan maju dan berkembang,” tegas Koordinator Papdesi Kabupaten Ponorogo, Riyanto.

Ia mengatakan, nantinya DD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, para Kades di Banten tak ikut aksi demo di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak Rafik Rahmat Tauifk.

Ia mengaku tidak mengetahui adanya rencana ratusan Kepala Desa dari Jawa Tengah yang akan melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta menuntut dilakukan revisi Undang Undang tentang Desa.

“Saya tidak tahu kalau ada demonstrasi dari para kepala desa nanti hari Selasa, 17 Januari 2023 ke Jakarra, karena sampai hari ini tidak ada instruksi atau arahan untuk ikut berdemo ke Jakarta,” terang Rafik, belum lama ini.

Hal senada dikatakan oleh Ketua Apdesi Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Yayan Hendayana Musalev yang mengaku tidak tahu akan adanya aksi demo ratusan kepala desa ke Jakarta menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahu pada Selasa, 17 Januari 2023.

”Belum ada info bang. Biasanya kalau akan ada aksi demo atau penyampajan aspirasi selalu ada pemberintahuan di grup para kepala desa,namu sampai sekarang tidak ada info apa apa,” kata Musalev yang juga Kepala Desa Cikamunding. (Lingkar Network | Lingkar.news)

PATI, Lingkar.news – Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pati yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu (KIB) akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. Termasuk belasan KIB Dukuhseti, yang berangkat dari halaman Kantor Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Didampingi puluhan perangkat desa, mereka akan bergabung dengan puluhan ribu Kades se-Indonesia guna melakukan aksi damai menuntut masa jabatan 9 tahun tanpa periodisasi.

Menurut Koordinator KIB Dukuhseti, Suwardi mengatakan bahwa, para Kades ini berangkat ke Jakarta akan menggelar aksi dan menyuarakan aspirasi bersama dengan Kades se-Indonesia, pada Selasa, 17 Januari 2023.

“Kedatangan kami ke Jakarta untuk menuntut revisi Undang-undang Desa masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” tegas Kades Ngagel tersebut.

Suwardi menyampaikan bahwa, KIB Dukuhseti akan mengambil bagian dalam aksi damai nasional itu. Selain tuntutan masa jabatan 9 tahun, pihaknya juga akan menyuarakan tentang aturan dana desa.

“Kami akan menggelar aksi di Gedung DPR/MPR RI untuk menuntut revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Agar pembahasan ini menjadi prioritas dalam Prolegnas 2023. Selain itu, kami juga akan menyampaikan aspirasi di Kantor Kemendagri,” imbuh Suwardi.

Dikatakan, dua poin pokok akan disuarakan dalam aksi ini, yakni mengenai dana desa dan masa jabatan Kades. Pertama, terkait UU Nomor 22 tahun 2020 yang saat ini masih berlaku, untuk bisa dicabut kembali.

Selain itu, mereka juga menuntut perubahan terhadap Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait masa jabatan Kades. Saat ini masa jabatan Kades masih 6 tahun, mereka akan menuntut untuk bisa dimaksimalkan selama 9 tahun dengan batasan maksimal dua periode.

“Fakta di lapangan sebenarnya anggota legislator tahu bagaimana kajian efek konflik pasca Pilkades. Dengan masa perpanjangan 9 tahun, diharapkan masa kerja efektif Kades bisa lebih optimal dan bisa bekerja tanpa terganggu efek Pilkades,” ujarnya.

Suwardi menambahkan, masa jabatan 6 tahun justru akan berdampak negatif terhadap desa itu sendiri. Bagaimana tidak, tambahnya, setiap 6 tahun sekali Desa akan menyelenggarakan Pilkades yang tentunya akan menimbulkan dampak dan konflik berkelanjutan.

Keberangkatan para Kades bersama perangkatnya ini turut dihantar oleh Camat Dukuhseti, Agus Sunarko. Ia menilai bahwa, penyampaian aspirasi ini, tidak hanya memperjuangkan Kepala Desa saja. Melainkan bagi kepentingan desa secara keseluruhan, khususnya masyarakat.

“Saya berharap aspirasi dari desa diperhatikan para Legislator di pusat, dan dimasukkan dalam Prolegnas 2023. Salah satunya terkait masa jabatan Kades. Semoga tuntutan Kades berhasil dan pelayanan masyarakat di Kantor Desa tetap berjalan,” harap Agus. (Lingkar Network | Lingkar.news)

GROBOGAN, Lingkar.news – Pascabanjir yang melanda di beberapa wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, beberapa hari lalu, warga Desa Temon, Kecamatan Brati, mulai banyak yang terserang penyakit.

Untuk mengatasi hal tersebut, tim kesehatan dari Puskesmas setempat melakukan pemeriksaan ke rumah warga dengan cara door to door.

Sementara dalam kegiatan ini, Babinsa Koramil 13/Brati Koptu Muklisin melaksanakan pendampingan kepada tim kesehatan dari Puskesmas Brati yang dipimpin dr. Charis untuk memberikan pengobatan gratis bagi korban banjir.

Koptu Muklisin mengatakan, wilayah Desa Temon termasuk daerah rawan banjir di kala musim penghujan. Wilayahnya pun sering tergenang air. Rata-rata korban banjir mengalami penyakit kulit gatal-gatal, diare, dan batuk. 

“Pasca banjir warga banyak yang terkena penyakit, sehingga membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Melalui pengobatan gratis dari Puskesmas ini diharapkan kondisi kesehatan warga korban banjir selalu terjaga,” tambahnya.

Sementara itu dr. Charis menjelaskan, penanganan yang telah dilakukan di antaranya melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan pemberian obat untuk warga yang terdampak banjir.

“Kita sudah obati warga yang terserang gatal-gatal dan diare. Dan banyak juga ada warga yang melaporkan ada yang demam, batuk, dan langsung kita obati, kalau tidak cepat ditangani khawatir penyakitnya bertambah parah,” jelasnya. (Lingkar Network | Muhamad Ansori – Koran Lingkar)