KARAWANG, Lingkar.news – Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Firman Manan menyebutkan bahwa, bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar berpotensi membuat partai beringin itu “menguasai” Pulau Jawa dan DKI pada Pemilu 2024.

“Bergabungnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu bisa membuat Golkar menguasai kepemimpinan di Pulau Jawa,” kata Firman Manan, saat dihubungi dari Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.

Ia mengatakan, ada skema menarik terkait bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar.

Gabung Golkar, Ridwan Kamil Dinilai Buka Perubahan Konstelasi Pilpres 2024

“Kang Emil (Ridwan Kamil) nantinya bisa didorong ke (Pilkada) DKI Jakarta. Lalu Kang Dedi Mulyadi bisa dimajukan di (Pilkada) Jabar,” ucap dia.

Disebutkan, kalau sosok Dedi Mulyadi sangat potensial menggantikan Emil, jika pada Pemilu nanti, Emil ditarik untuk maju di DKI Jakarta.

Sesuai dengan hasil survei pada November lalu, elektabilitas Dedi Mulyadi berada di peringkat kedua setelah Ridwan Kamil.

Ditambah lagi dengan kembalinya mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo) ke Partai Golkar, tentu itu akan berdampak signifikan bagi Golkar.

Resmi Gabung Golkar, Ridwan Kamil Jabat Waketum dan Co-Chair Bappilu

Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar, kata dia, berarti akan bertambah kader potensial selain mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menyebutkan kalau Emil berpotensi maju pada Pilkada DKI Jakarta, karena sosoknya sebagai pemimpin perkotaan yang sebelumnya dibuktikan dengan suksesnya membangun dan menata infrastruktur Kota Bandung.

Meski begitu, kata dia, Emil juga tak menutup kemungkinan untuk maju pada Pilpres jika didukung dengan elektabilitas yang tinggi.

Namun, Firman mengatakan kalau bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar tidak menjamin naiknya suara Partai Golkar pada Pemilu nanti. Sebab pemilih saat ini, lebih dominan melihat figur dibandingkan melihat partainya.

“Berpengaruh atau tidak terhadap kenaikan suara Partai Golkar dengan bergabungnya Ridwan Kamil? Itu tidak secara otomatis. Jadi belum tentu. Karena itu tadi, pemilih lebih melihat figur daripada partai. Apalagi Emil merupakan politis non-partai yang banyak diapresiasi publik,” ucapnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

SURABAYA, Lingkar.news – Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Jawa Timur, Ongky Setyo Kuncoro mengatakan, Tahun Baru Imlek 2574 Konzili merupakan momen untuk meningkatkan toleransi antar-umat beragama.

“Tahun Baru Imlek kali ini merupakan momen untuk meningkatkan toleransi antar-umat beragama. Kami berharap dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2574 ini seluruh umat Konghucu yang ada di Jawa Timur tetap menjaga ketertiban,” kata Ongky Setyo Kuncoro di Surabaya, pada Kamis, 19 Januari 2023.

Pria yang juga pengurus Klenteng Pak Kik Bio di Jalan Jagalan, Surabaya itu mengungkapkan dalam menyambut Imlek, klentengnya membersihkan area klenteng dan altar persembahyangan.

Sambut Imlek 2574, Umat Konghucu Blitar Bersihkan Patung Dewa Dewi

“Dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2574 Konzili, kami melakukan ritual pembersihan patung dewa dan area klenteng agar pada saat momen pergantian tahun dapat digunakan dengan nyaman dan hikmat oleh para jemaat,” ujarnya.

Dia mengajak umat Konghucu menjalankan ibadah saat Imlek dengan sederhana, mengingat saat ini dalam kondisi bayang-bayang resesi.

“Yang lebih penting tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” pesannya.

Senada dengan Ketua Matakin Jatim, Pengurus Klenteng Ba De Miao, Royal Residence, Lakarsantri Surabaya Liem Tiong yang juga berharap momen Tahun Baru Imlek ini dapat saling menjaga kerukunan antar-umat beragama dan toleransi, sehingga dapat tercapai kedamaian, khususnya di Kota Surabaya dan umumnya di Jawa Timur.

“Dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang paling utama adalah berkumpul dengan keluarga dan dilanjutkan kegiatan peribadahan kepada leluhur, kepada Nabi/Shenming, kepada bumi dan kepada Tian Yang Maha Esa,” paparnya.

Dia menjelaskan Klenteng Ba De Miao, merupakan salah satu dari enam tempat ibadah agama lainnya yang berdiri saling berdampingan sebagai wujud spirit toleransi antar-umat beragama di Kota Surabaya.

Bangunan dua lantai tersebut berjejer rapi dengan Gereja GKI (Kristen), Pura Sakti Raden Wijaya (Hindu), Kapel Santo Yustinus (Katolik), Wihara Buddhayana (Budha), dan Masjid Al Muhajirin (Islam).

“Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2574 Konzili atau tahun Kelinci Air semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, sancai,” ujar pria yang juga pengurus Makin Kota Surabaya itu.

Sementara itu agar layanan perbankan tetap lancar saat cuti bersama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh meminta industri jasa keuangan di daerah setempat untuk memastikan layanan perbankan khususnya anjungan tunai mandiri (ATM) tidak terkendala selama masa liburan cuti bersama pekan depan.

“Semua perbankan yang beroperasi di Aceh harus memastikan ketersediaan uang yang cukup di mesin ATM dan tersedia kontak informasi bank yang jelas pada mesin ATM yang dapat dihubungi masyarakat jika ada kendala pada ATM maupun transaksi pada ATM bank,” kata Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri di Banda Aceh, pada Kamis, 19 Januari 2023.

Ia menjelaskan secara umum perbankan telah memiliki kebijakan untuk menjaga ketersediaan uang pada ATM dan beberapa Bank di Aceh juga telah memiliki ATM yang dapat melayani penarikan serta setoran pada ATM yang sama, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi setor/tarik tunai di ATM.

Menurut dia perhatian perbankan untuk memastikan ketersediaan uang pada ATM juga meningkat di Aceh seiring dengan adanya momen khusus yang berdampak pada peningkatan kebutuhan layanan bank, misalnya liburan dan kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

“Kami juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir untuk berlibur dan beraktivitas selama libur bersama Imlek, karena siklus seperti ini hal yang sudah biasa terjadi dan senantiasa diantisipasi oleh perbankan,” ucapnya.

Ia juga mengajak, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembayaran non tunai dari perbankan, seperti QRIS, mobile banking, ATM melalui EDC, hingga aplikasi fintech payment.

“Pembayaran non tunai ini lebih aman bagi masyarakat, karena mereka tidak perlu membawa banyak uang tunai yang berpotensi meningkatkan kejahatan pencurian, juga mempermudah transaksi sehingga kebutuhan uang tunai lebih diperuntukkan pada transaksi yang tidak dapat dilakukan melalui transaksi non tunai,” pungkasnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Mengenakan jas kuning, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan semringah mengumumkan bahwa dirinya resmi bergabung sebagai kader Partai Golkar.

Ia akan menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar.

“Saya sebenarnya tidak meminta, terserah Pak Airlangga. Tapi Pak Airlangga berbaik hati menempatkan saya di posisi Wakil Ketua Umum di (bidang) Penggalangan Pemilih dan co-chair Bappilu, Badan Pemenangan Pemilu,” kata Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023.

Mantapkan Diri, Ridwan Kamil bakal Umumkan Gabung Golkar Sore Ini

Ia menyebut alasan pertama dirinya bergabung ke Partai Golkar karena menurutnya partai berlambang pohon beringin itu sebagai partai tengah.

“Partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah, partai yang Pancasilais, partai yang terbuka. Sehingga ini yang menjadi sebuah minat saya,” ujar Ridwan Kamil.

Alasan kedua, lanjut dia, karena sejarah panjang Partai Golkar yang menunjukkan sebagai institusi yang sangat terhormat.

“Sehingga besar kecilnya, maju mundurnya memang dari individu-individunya. Maka juga (kalau) individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia karena partai politik mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita,” tuturnya.

Alasan ketiga, lanjut dia, lantaran hubungan komunikasi baik yang terjalin antara dirinya dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang dinilainya hubungan politik yang tidak melulu matematis melainkan bisa pula humanis.

“Kami sering berdiskusi urusan ekonomi, dalam kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal, ya. Waktu saya kena musibah, beliau hadir lebih dari sekali, menyampaikan simpati. Bagi saya, itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Airlangga. Itu sangat saya apresiasi,” ujarnya.

Berdasarkan sejarahnya, ia pun menilai Partai Golkar sebagai partai yang selalu fokus dan konsisten melakukan pembangunan sampai dengan hari ini.

“Membangun kekaryaan, progresif. Nah, itulah, saya banget kira-kira. Saya orangnya enggak bisa diam. Saya inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok, ikhtiar-ikhtiar dan saya melihat sejarahnya membuktikan hal itu,” tambahnya.

Atas dasar itu, mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan, dengan sudah mendapat restu pula dari keluarganya untuk bergabung sebagai kader Partai Golkar.

“Jadi saya per hari ini, sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA (kartu tanda anggota),” ucapnya.

Ia lantas berkelakar sembari menunjukkan KTA Partai Golkar yang dipegangnya.

“Ini bisa diskon 50 persen di minimarket terdekat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan fatsun terhadap keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang telah memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung partainya.

“Terkait Pak Airlangga sebagai capres itu akan saya narasikan,” kata Ridwan Kamil.

Selain dihadiri Ridwan Kamil dan Airlangga Hartarto, acara tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, hingga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

JAKARTA, Lingkar.news – Ribuan kepala desa dari berbagai daerah yang menggelar aksi unjuk rasa, ditemui oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menemui massa pengunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa, untuk revisi (undang-undang) itu ada dua yang berkompeten, yaitu pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, mereka juga saya minta untuk melakukan lobi ke pemerintah,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 17 Januari 2023.

Ia juga menyebut, DPR telah memberikan fasilitas bagi perwakilan kepala desa untuk bertemu dengan Baleg DPR RI membahas tuntutan revisi UU Desa.

Demo di DPR, Ribuan Kepala Desa Minta Masa Jabatan Ditambah

Diketahui, pertemuan perwakilan kepala desa dengan Baleg DPR RI itu telah berlangsung di hari yang sama pasca melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR tersebut.

“Terutama harapan dari kepala-kepala desa agar revisi Undang-Undang Nomor 6 ini bisa masuk dalam Prolegnas di 2023,” paparnya.

Dengan bertemu Baleg DPR RI itu, Dasco menegaskan bahwa aspirasi para Kades tersebut didengar DPR dan akan dibicarakan dengan serius.

Bahkan menurut Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan, Badan Legislasi (Baleg), dan seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades).

Ratusan Kades di Pati Demo ke Jakarta, Camat Dukuhseti Agus Sunarko: Semoga Berhasil dan Warga Tetap Terlayani dengan Baik

“Di Komisi II, di Baleg, di fraksi, juga semuanya; semuanya menyetujui,” kata Toha kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dengan demikian, lanjutnya, DPR hanya perlu menunggu keputusan dari Pemerintah agar UU Desa dapat direvisi, sehingga masa jabatan kades dari enam tahun bisa diperpanjang menjadi sembilan tahun, sebagaimana tuntutan ribuan kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa pagi.

“Tinggal tunggu Pemerintah, ya. Harus dua-duanya kan (yang setuju), DPR sama Pemerintah. Nah, kalau Pemerintah sudah klop, ini bisa jalan,” tambahnya.

Keputusan untuk menyetujui revisi UU Desa itu diperoleh usai Baleg DPR beraudiensi dengan perwakilan kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Kades se-Indonesia Kembali Gelar Demo di Jakarta, Ini Detail Tuntutannya

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 39, diatur bahwa masa jabatan kades selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian, petahana kades dapat menjabat lagi paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sementara itu, Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis mengatakan para kades menuntut adanya revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan kades karena masa jabatan enam tahun yang berlaku saat ini membuat persaingan politik semakin terasa.

“Memang enam tahun ini sangat kurang. Ketika enam tahun, kami tetap persaingan politik. Jadi, tidak cukup dengan enam tahun karena selama enam tahun itu kami tetap ada persaingan politik. Harapan kami, ketika enam tahun jabatan kades, maka persaingan politik agak kurang karena waktu cukup lama,” jelasnya.

Selain itu, saat beraudiensi dengan Baleg DPR, para kepala desa juga menyampaikan harapan agar Pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan desa. (Lingkar Network | Koran Lingkar)